Wabup Britai: OPD Jangan Asal Buat Program

Wakil Bupati Mamberamo Raya, Yakobus Britai didampingi Sekda Mamberamo Raya, Suwita memberikan arahan pada apel pagi di Halaman Kantor Dinas Perhubungan, Burmeso, Senin (4/3).

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Bupati Mamberamo Raya, Yakobus Britai meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk tidak asal membuat program dan kegiatan.

Bahkan, Wabup Yakobus Brita minta agar OPD benar-benar melihat kondisi riil masyarakat untuk membuat program prioritas.

“Masing-masing OPD melihat kondisi riil yang dihadapi sama-sama di Mamberamo Raya, sehingga kerja ini tidak asal program saja, tetapi harus betul-betul bagaimana program prioritas dan bagaimana orang Mamberamo Asli harus diproteksi, diberdayakan, bagaimana orang Mamberamo Raya itu harus bersaing dengan saudara-saudara lain yang ada di Papua,” kata Wabup Britai dalam apel pagi di halaman Kantor Dinas Perhubungan di Burmeso, Senin (4/3).

Wabub Britai meminta agar hal itu tidak diabaikan oleh OPD, tetapi harus diperhatikan agar daerah ini bisa terbuka untuk pembangunan daerah.

Wabup Britai mengajak semua bersatu membangun sinergisitas untuk membangun Mamberamo Raya agar maju seperti daerah lain, sehingga kerja ini tidak main-main.

“Kerja ini harus sungguh-sungguh hati, bapak ibu ada di sini berarti terpanggil ada di Mamberamo ini, berarti untuk melayani masyarakat sesuai hati nurani,” katanya.

Wabup Britai mengingatkan agar semua OPD memperhatikan masyarakat asli Mamberamo Raya. “Pak Sekda, saya minta semua OPD harus melihat kondisi yang obyektif ini. Kami juga terima kasih, pak sekda sudah ada bersama-sama kami di sini, sehingga semua OPD ini dibawa dan diramu sebaik mungkin untuk semua diatur sesuai dengan kondisi riil ini, supaya kita kerja tidak boleh ada yang main-main di Mamberamo ini, sesuai harapan masyarakat dan mereka harus diproteksi dan diberdayakan,” ujarnya.

Secara khusus, Wabup Britai mengingatkan kepada OPD untuk menyiapkan dan mengkaderkan anak asli Mamberamo Raya dalam berbagai bidang, sehingga perlu pembinaan termasuk dalam birokrasi.

“Orang Mamberamo Raya harus setara dengan suadara lain. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh SKPD. Jadi, khusus pak Sekda, tolong harus benahi semua sistem yang sekarang ini, sehingga semua harus terkontrol dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh bermain kerja di sini. Jadi, harus berkerja baik, demi rakyat, supaya rakyat tidak kejar bupati, wakil bupati dan sekda,” paparnya.

Ditambahkan, program harus sesuai untuk rakyat, sehingga semua bisa tenang dan para ASN bisa jadi berkat bagi semua orang Mamberamo Raya.

Ditempat yang sama, Sekda Mamberamo Raya, Suwita, MEc.Dev meminta OPD untuk memperhatikan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL).

“Yang penting mereka dilibatkan. Ada beberapa pengusaha GEL menanyakan hal ini. Tolong pimpinan OPD perhatikan, ada berapa proyek untuk adek-adek pengusaha,” kata Sekda Suwita.

Sekda Suwito mengaku sudah mempelajari APBD Mamberamo Raya yang dinilainya tak berpihak kepada masyarakat. “Saya sudah buka buku APBD hancur. Gak ada pihak masyarakat, semua jalan-jalan. Disitu saya lihat. Perlu tahu semua ya. Ingat sekarang saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Saya akan rubah pola jalan-jalan itu,” tandasnya.

Apalagi, kata Sekda Suwita, mestinya dalam APBD 2019 itu, ada kebijakan bupati dan wakil bupati serta sekda. Namun, ternyata tidak ada yang muncul.

“Selama ini, bupati dan wakil bupati dikejar masyarakat. Saya agak kesal melihat buku itu. Tolong itu diperbaiki. Kita semua sama-sama untuk ke depan membangun Mamberamo Raya.Tahun ini, saya tidak bisa berbuat banyak, karena barang itu sudah jadi. Ke depan, saya akan rubah,” ujarnya.

Untuk itu, Sekda Suwita meminta kepada OPD untuk memperhatikan program – program yang mengarah ke ekonomi masyarakat.

“Tolong dinas-dinas ini bisa pahami ini. Kalau tidak disediakan dana, pak bupati dan wakik bupati dikejar masyarakat, sekda juga sama. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat ini? Hak kami juga terbatas, tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Kalau cuma 1 – 10 orang masih bisa, tapi jika masyarakat banyak datang bagaimana kami ini?,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Sekda Suwita meminta agar SK untuk PPTK harus ditandatangani bupati, bukan kepala OPD seperti sebelumnya.

“Saya akan benahi pelan-pelan manegemen ini. Karena, yang punya kewenangan pak bupati. Siapa bilang OPD bisa terbitkan SK itu, tidak bisa. Ya, bupati yang buat SK. Konsep silahkan dari OPD siapkan. Tapi, SK yang tandatangan adalah bupati. Karena semua kegiatan, bupati, wakil bupati dan sekda harus tahu. Kalau kami tidak tahu, bagaimana melihat perkembangan program pembangunan sampai dimana?,” katanya.

Sekda Suwita juga mengingatkan agar Musrenbang harus melibatkan masyarakat di tingkat bawah atau kampung, sehingga harus merubah pola agar tidak mengira-ngira lagi program dan kegiatan yang ada di OPD, sehingga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. (bat)

Leave a Response