JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Papua, Ferry Omaleng mengungkapkan jika sampai saat ini, belum ada keberpihakan terhadap anak-anak Amungme dan Kamoro dalam rekrutmen pejabat eselon II, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun calon praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Padahal, kata Ferry Omaleng, Bupati Mimika sangat serius dengan berbagai kebijakannya dan sangat berpihak terhadap rakyatnya, terutama masyarakat asli Mimika yakni Suku Amungme dan Kamoro.
“Jadi, saya sebagai anggota DPR Papua meminta agar kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika harus mendukung kebijakan-kebijakan Bupati. Selama ini, BKD tidak sejalan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh bupati,” tegas Ferry Omaleng di Jayapura, Selasa, 16 Juli 2019.
Untuk itu, Ferry Omaleng memberikan beberapa catatan terhadap BKD Mimika agar ditindaklanjuti. Apalagi, pertama bahwa sebulan lalu, terkait penerimaan pejabat eselon II di provinsi, BKD justru tidak mengirimkan anak-anak Amungme dan Kamoro.
Kedua, lanjut Ferry Omaleng, dalam tes penerimaan CPNS. Namun, tidak ada keterlibatan nama-nama anak-anak Amungme dan Kamoro.
“Sekarang ini, terjadi lagi peneirmaan calon praja IPDN, itu pun anak-anak Amungme dan Kamoro tidak ada satu pun nama yang lolos,” tandasnya.
Anggota DPR Papua dari Pengangkatan ini, menilai jika BKD Mimika tidak menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai UU Otsus. Artinya, tidak ada keberpihakan kepda masyarakat asli setempat, Amungme dan Kamoro.
“Dalam waktu dekat, saya akan komunikasi dengan Bupati Mimika, untuk segera mempertanyakan kepala BKD Mimika dalam hal tiga masalah itu. Dan secara transparan, BKD harus pertanggungjawabkan kepada masyarakat Amungme dan Kamoro di Mimika,” pungkasnya. (bat)
