JAYAPURA, Papuaterkini.com – Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika akan menarik para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah-sekolah swasta mulai tahun ajaran baru 2019-2020, terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Anggota DPR Papua, Ferry Olameng menentang keras rencana penarikan guru PNS dari sekolah swasta di Kabupaten Mimika itu.
“Saya sangat keberatan dengan itu. Itu sama saja membunuh generasi muda Mimika,” tegas Ferry Omaleng di Jayapura, Kamis, 18 Juli 2019.
Fery Omaleng menilai jika kebijakan penarikan guru PNS dari sekolah swasta itu, dapat membunuh generasi muda Kabupaten Mimika.
Pasalnya, kata Anggota DPR Papua dari Pengangkatan wilayah Meepago itu, jika pemerintah daerah menghentikan bantuan atau penarikan guru PNS dari sekolah swasta, maka akan banyak sekolah swasta di Mimika akan tutup, lantaran kekurangan guru.
Ia menyebut jika sekolah swasta milik gereja Katholik dan gereja lain terdapat 100 sekolah lebih tersebar di Kabupaten Mimika.
Apalagi, lanjut Ferry Omaleng, kondisi pendidikan di Kabupaten Mimika sendiri, banyak sekolah yang kekurangan guru, apalagi sekolah swasta yang cukup banyak dikelola oleh yayasan seperti yayasan Katholik, YPK, YPPGI dan lainnya.
“Jadi, Dinas Pendidikan harus melihat kondisi pendidikan di daerah. Banyak sekolah kekurangan guru, sehingga jika guru PNS ditarik dari sekolah swasta, maka otomatis proses belajar mengajar akan terhenti dan itu dampaknya akan sangat besar bagi sekolah swasta baik di pegunungan dan pesisir pantai,”katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Ferry Omaleng, hampir 90 persen lebih sekolah-sekolah swasta itu, peserta didiknya merupakan generasi Orang Asli Papua (OAP).
“Jadi, tindakan kepala dinas pendidikan itu, benar-benar bisa membunuh generasi anak asli Mimika yang ada di pedalaman. Dia tidak tahu kondisi pendidikan di Mimika,” tandasnya.
Untuk itu, Ferry Omaleng meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk memikirkan dampaknya terlebih dahulu terhadap dunia pendidikan di Mimika.
Menurutnya, jika itu merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, pihaknya meminta Bupati dan DPRD Mimika untuk menyikapi hal itu serius, dengan menemui langsung Kementerian Pendidikan untuk menunda penarikan guru PNS dari sekolah swasta yang ada di Mimika.
“Saya harap bapak bupati dan DPRD Mimika untuk meminta Menteri Pendidikan untuk tidak menarik guru PNS dari sekolah swasta, karena kondisi pendidikan di Papau dan khususnya di Mimika berbeda dengan daerah lain di Indonesia,” imbuhnya. (bat)
