Fraksi Gerindra DPR Papua Minta Prostitusi Terselubung Ditertibkan

Pertemuan Fraksi Gerindra DPR Papua bersama BEM STIH dan AMIK Umel Mandiri Jayapura, 7 Agustus 2019.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Gerindra DPR Papua melakukan dialog bersama dengan BEM STIH dan AMIK Umel Mandiri Jayapura, di ruang Banggar DPR Papua, 7 Agustus 2019.

Dalam acara itu, dipimpin Anggota Fraksi Gerindra DPR Papua, Ronald E Engko, didampingi Anggota Fraksi Gerindra DPR Papua, Otniel Hindom dan Marthinus Adii.

Pertemuan itu, Fraksi Gerindra DPR Papua lebih banyak mendengarkan aspirasi dari mahasiswa terkait kondisi atau permasalahan sosial yang terjadi di Kota Jayapura.

Yang menarik, dalam pertemuan ini, salah satunya permasalahan sosial yakni prostitusi yang terselubung di sekitaran Waena.

Untuk itu, Fraksi Gerindra DPR Papua meminta Pemkot Jayapura agar meninjau dan menertibkan rumah-rumah yang diduga dijadikan tempat pijat dan prostitusi terselubung di sekitaran Waena.

“Ya, kami harap pemerintah menertibkan rumah yang dijadikan tempat pijat dan diduga ada prostitusi terselubung itu,” kata Ronald Engko, usai memimpin pertemuan itu.

Selain itu, kata Ronald Engko, dalam pertemuan itu, Fraksi Gerindra DPR Papua berharap Pemkot Jayapura menyiapkan tempat pembuangan sampah di sekitar Waena, agar warga tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Terkait masalah sosial yang terjadi, pihaknya juga meminta pemerintah daerah mensosialisasikan Perda Minuman Keras dan juga bahaya Narkoba guna mencegah penyebarannya, serta melakukan penertiban terhadap penyebarannya di kalangan pemuda, anak-anak maupun perempuan.

“Kami minta pemerintah dan aparat keamanan agar meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dengan maraknya pemabuk yang jumlahnya meningkat di sekitaran Waena,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra DPR Papua mengharap Pemerintah agar menertibkan pengusaha-pengusaha penjual minuman keras dan memperketat pemberlakukan Perda Minuman Keras.

Fraksi Gerindra DPR Papua juga meminta Pemerintah mampu menyelesaikan perkara tanah adat masyarakat. “Kami juga minta memperhatikan SMK 8 yang letaknya berada jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga jarang diminati oleh masyrakat,” imbuhnya. (bat)

Leave a Response