-----
JAYAPURA, Papuaterkini.com – Selain mengagendakan rencana Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK RI atas keuangan Pemprov Papua tahun 2019, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua juga membahas Pokok Pikiran (Pokir) dari hasil reses anggota DPR Papua.
“Anggota DPR Papua kan sudah melakukan reses dan pokir – pokir itu sudah ada dan tadi dimasukan untuk kami dibahas dan disepakati bahwa Pokir ini akan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR Papua juga,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai Rapat Bamus DPR Papua di Aston Hotel Jayapura, Selasa, 23 Juni 2020.
Menurutnya, jika selama ini, DPR Papua belum pernah melakukan pembahasan pokir dari hasil reses dan tidak ditindaklanjuti dan bahkan banyak anggota dewan menyampaikan selama ini pokir – pokir mereka hasil reses tidak pernah diakomodir.
“Ya, memang kami melihat mekanisme tidak berjalan dengan baik. Kalau kita baca aturan, pokir itu habis reses kita bawa dan kita inventarisir untuk dibahas di DPR Papua. Setelah itu, harus kita bawa dalam rapat paripurna untuk diparipurnakan pokir itu, agar menjadi keputusan lembaga yang harus kita serahkan kepada eksekutif untuk dimasukkan ke dalam pembahasan atau program-program,” ungkapnya.
Namun, lanjut Jhony Banua Rouw, selama ini DPR Papua tidak pernah melakukan paripurna untuk memparipurnakan pokir hasil reses itu.
Untuk itu, dalam rapat Bamus DPR Papua itu, sudah diputuskan bahwa pokir hasil rapat itu akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR Papua.
“Semua tadi setuju untuk dibawa ke paripurna,” tandas politisi Partai Nasdem ini.
Dikatakan, pokir itu merupakan aspirasi dari masyarakat selama anggota DPR Papua melakukan reses, terutama pokir dari hasll reses pada Desember 2019 dan reses pada Februari 2020. Mestinya, selesai reses langsung masuk membahas pokir itu, tetapi selesai reses tahun 2020 ini, ketika anggota DPR Papua kembali sudah ada penyebaran pandemi virus Corona atau Covid-19, sehingga agendanya terganggu.
Meski musrenbang sudah selesai, namun ini aspirasi rakyat yang harus sampaikan secara resmi kepada eksekutif. “Kami berharap dengan ini, pemerintah daerah bisa mengakomodir pokir-pokir. Kami tidak menginginkan semua pokir itu diakomodir, tapi ada yang dijawab karena itu aspirasi rakyat yang sudah disampaikan kepada anggota DPR Papua saat reses,” jelasnya.
Apalagi, diakui Jhony Banua Rouw, ada keluhan dari anggota DPR Papua beberapa kali menerima aspirasi ketika reses, namun tidak pernah diakomodir oleh Pemprov Papua.
“Itu yang memang kami rasakan, kami datang ke konstituen kita, aspirasi yang begitu banyak, namun tidak terakomodir. Kami juga tidak menyalahkan eksekutif, karena menurut kami mekanismenya tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dimasa kepemimpinan saya, ingin merubah semua dengan aturan yang baik. Jadi, tahapannya harus dibuat dengan agenda dan jadwal kerja yang baik, sehingga semua yang kita kerjakan ada outputnya,” paparnya.
Yang jelas, imbuh Jhony Banua Rouw, pihaknya ingin merubah kinerja DPR Papua sehingga diharapkan kinerja DPR Papua akan betul-betul menjadi rumah rakyat dan rumah aspirasi bagi rakyat. (bat)
