JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Papua, Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Provinsi Papua dan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Provinsi Papua dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Selasa, 15 Juni 2021.
Ketiga UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) itu, dibawah naungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.
Apalagi, ketiga UPTD itu sangat penting dan strategis, terutama BLK Provinsi Papua yang diharapkan melahirkan pencari kerja yang memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul dan siap kerja maupun mampu membuka atau menjadi wirausaha baru setelah mendapatkan pelatihan di tempat itu.
Hanya saja, anggaran yang diterima BLK Provinsi Papua sangat minim pada tahun 2021. Hanya mendapatkan porsi anggaran Rp 900 juta saja, padahal ada 17 bidang atau jurusan pelatihan ketrampilan yang dimiliki.
Usai pertemuan dengan Kepala Disperindagkop Naker Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay bersama Kepala BLK Provinsi Papua dan jajarannya, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH mengakui kunjungan ke BLK itu, dalam rangka pengawasan kepada mitra yakni Dinas Perindagkop dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.
“Hasil pertemuan kami, kami menginginkan BLK Provinsi Papua sebagai tempat sarana dan prasarana untuk pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja terutama Orang Asli Papua (OAP) yang sangat membutuhkan anggaran. Karena kami melihat bahwa BLK masih turun, sehingga kami ingin bangkitkan kembali BLK, supaya BLK bisa menjadi tempat bagi pencaker terutama OAP untuk dididik mendapatkan skill atau ketrampilan untuk menuju SDM yang unggul sehingga siap kerja,” kata Mega Nikijuluw.
Mega Nikijuluw yang didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Papua, Nikius Bugiangge, Sekretaris Komisi II DPR Papua, Danton Giban dan Anggota Komisi II DPR Papua, Mustamim HR, Jhon NR Gobay, Hosea Genongga, Petrus Pigay dan Kope Wonda ini, menilai jika keberadaan BLK Provinsi Papua sangat penting dan strategis. Hanya saja, kondisinya miris lantaran tidak didukung dengan anggaran memadahi.
“Kami Komisi II DPR Papua bidang perekonomian melihat miris sekali terhadap alokasi anggaran yang diberikan Disperindagkop dan Tenaga Kerja Provinsi Papua. Jadi, saya lihat sangat miris. Masak dana yang diberikan ke Disperindagkop dan Naker hanya Rp 20-an miliar. Tentu saja, mereka tidak bisa berbuat banyak, apalagi khususnya BLK hanya Rp 900 juta. Idealnya ya bisa ditambahkan khusus BLK sendiri ya mungkin Rp 25 miliar atau Rp 30 miliar. Apalagi, ada 17 bidang atau jurusan pelatihan yang ada di BLK Provinsi Papua,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Mega Nikijuluw, karena itu sangat penting sekali bagi BLK Provinsi Papua untuk bisa dibangkitkan kembali, apalagi ada lima BLK yang ada di kabupaten/kota untuk difungsikan kembali, sehingga tambahan anggaran untuk BLK ini sangat diperlukan agar mampu melakukan pelatihan bagi masyarakat pencari kerja untuk mendapatkan skill atau ketrampilan.
Sebab, banyak anak-anak muda yang punya ketrampilan untuk itu, sehingga Komisi II DPR Papua berharap BLK ini bisa dibangkitkan, termasuk Balatkop dan LIK Provinsi Papua sehingga butuh perhatian juga dari pemerintah.
“Kami DPR Papua sebagai fungsi pengawasan harus aktifkan kembali, karena itu salah satu asset Pemprov Papua untuk meningkatkan SDM yang berkualitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya.
“Kami juga melihat LIK Provinsi Papua, juga berpeluang untuk menciptakan tenaga-tenaga tukang kayu trampil untuk siap terjun di dunia usaha sebagai tenaga kerja maupun menciptakan wirausaha baru. Ini peluangnya besar. Apalagi Papua kaya potensi alam, termasuk hutan,” sambungnya.
Ditambahkan, Komisi II DPR Papua berharap agar pada ABT nanti, ada penambahan anggaran bagi Disperindagkop dan Naker khususynya untuk UPTD dibawahnya baik BLK, Balatkop maupun LIK.
Secara khusus, anggaran itu digunakan untuk penertiban asset tanah BLK Provinsi Papua terutama adanya indikasi penyerobotan tanah itu mungkin yang akan kami bantu.
“Kami berharap ada kolaborasi dari dinas, karena asset berhubungan dengan Komisi III DPR Papua, kami juga akan menyampaikan agar mendapatkan perhatian agar penyelesaian secepat mungkin, sehingga BLK yang memiliki lahan sekian hektar, bisa dikembalikan untuk difungsikan dengan baik ke depan. Ke depannya, kami tidak sampai disini saja, tapi akan menindaklanjuti dengan koordinasi kepada Kementerian yang terkait dengan Disperindagkop dan Naker,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan Naker Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengakui jika anggaran yang diberikan untuk BLK Provinsi Papua memang kecil.
“Sebagai aparat, tugas kami membantu bapak gubernur, berapapun anggaran yang dikasih, kita harus laksanakan dengan baik, walaupun sedikit, tapi kita buat yang terbaik supaya sesuaikan dengan visi misi bapak gubernur dan wagub,” katanya.
Apalagi, kata Omah Ladamay, visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan, yang pertama yakni Membangun Manusia Unggul yang Mempunyai Daya Saing, tentu menjadi beban bagi Disperindagkop dan Naker Provinsi Papua.
“Sebagai Disperindagkop dan Naker, punya asset yang luar biasa yakni BLK dan Balatkop karena nantinya BLK diarahkan untuk kompetensi skill atau vokasional skill, sedangkan Balatkop akan didorong sebagai manajerial skill,” ujarnya.
Untuk itu, ujar Omah Ladamay, pihaknya sedang menevaluasi jurusan-jurusan yang tengah dibutuhkan pasar kerja, sehingga pihaknya juga akan mendorong ke Kementerian untuk membentuk (Balai Besar Peningkatan Latihan Kerja).
Sebab, lanjut Omah Ladamay, karena di Indonesia bagian timur, belum ada BBPLK yang khusus menangani masalah potensi alam yang begitu kaya.
“Jadi kita sekarang lagi berupaya, kenapa karena saya waktu menjabat sebagai kadis, saya sangat sedih ya, karena waktu saya mencari meubelair anak asli Papua tidak ada, karena memang tidak pernah punya skill ajar mereka ke sana, apalagi manajerial skill untuk ke sana juga terbatas. Pada saat saya mencari teman-teman yang ahli mengolah sagu, juga tidak ada. Kopi juga sama,” paparnya.
Oleh karena itu, Omah Ladamay mengakui BLK ini nanti akan mengarah mengolah potensi alam yang luar biasa sebagai prioritas, namun bidang lain juga akan diseriusi. Bagkan, perlu membentuk lembaga ekonomi bagi pencaker yang telah dilatih di BLK dan mendapatkan modal kerja untuk membuka wirausaha baru.
:Nah, sekarang kita latih di manajerial skill dan kompetensi skill harus ada lembaga dan yang menyalurkan. Jadi, sekarang kami sedang survey pasar kerja, karena ini penting sama potensi wirausaha. Kita sesuaikan peluang pasar kerja dengan pelatihan. Jadi, selesai pelatihan ada outputnya bisa terserap ke lapangan kerja. Tidak seperti sebelumnya, pelatihannya A, tapi pasar kerja butuh B, akhirnya dia menganggur,” terangnya.
Untuk itu, imbuh Omah Ladamay, anggaran Diperindagkop dan Naker perlu ditingkatkan, terutama untuk BLK. Bahkan, ia mencontohkan untuk 1 BBPLK saja, butuh dana rutin untuk mengoperasionalkannya Rp 100 miliar.
“Jika kita tidak disupport dengan dana yang memadai ya, kita tidak maksimal. Padahal, kita ada di wilayah pasifik. Bahkan, kita terima kasih kepada konsep yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri yang memberikan anggaran untuk melatih dari PNG. Itu sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan BBPLK di Papua ini, bukan hanya kepentingan Papua atau Indonesia Timur, tapi juga negara tetangga.
Apalagi, di Papua tingkat putus sekolah dan pengangguran cukup tinggi, sehingga kehadiran BBPLK sangat penting untuk memecahkan permasalahan generasi muda kita dengan menyiapkan skill untuk menghadapi pasar kerja,” pungkasnya. (bat)
