JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sejumlah kendala masih dihadapi dalam persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan dibuka pada 2 Oktober 2021. Padahal, kontingen PON dari provinsi lain akan tiba di Papua pada pertengahan September 2021.
Selain belum cairnya anggaran konsumsi Rp 1,4 triliun yang bersumber dari APBN, juga adanya usulan penambahan anggaran dari PB PON Papua dan KONI Papua serta sejumlah sarana penunjang venue – venue PON Papua yang belum selesai dan membutuhkan anggaran.
Untuk itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE meminta eksekutif dalam hal ini Pemprov Papua segera mengambil langkah – langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.
“Nah, kita minta pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah ketemu dengan PB PON Papua menghitung dengan baik dan diverifikasi sesungguhnya berapa kebutuhan final, sehingga nanti penetapannya disini, kita akan tahu dengan SiLPA ini, kita bisa membiayai apa tidak? Itu yang penting,” kata Jhony Banua Rouw usai Rapat Banggar DPR Papua, Selasa, 31 Agustus 2021.
Diakui, dalam rapat Banggar DPR Papua itu, menyelesaikan pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2020, namun anggota Banggar DPR Papua meminta untuk ada penjelasan dari TAPD terkait dengan dana SiLPA sebesar Rp 3,1 triliun.
Apalagi, dari surat yang masuk ke DPR Papua, belum ada rincian terkait dana SiLPA Rp 3,1 triliun tersebut, sehingga anggota meminta menjelasan dengan mengundang TAPD Pemprov Papua.
“Kita komunikasi dengan TAPD, nanti waktu menyesuaikan. Artinya Rp 3,1 triliun itu SiLPA kita sudah tahu dan sudah selesai. Dari situ ada Rp 1,1 triliun yang sudah masuk dipakai membayar defisit anggaran, nah itu boleh saja. Itu sudah ok. Sisanya masih butuh penjelasan. Kalau SiLPA sudah jelas disitu, Cuma anggota butuh penjelasan terkait dengan bagaimana kita bisa optimalkan anggaran Rp 1,9 triliun ini, bisa membiayai hal – hal yang sangat penting, membiayai kebutuhan-kebutuhan rakyat yang penting dan juga membiayai PON yang ada di depan mata kita,” paparnya.
Apapun, tegas Jhony Banua Rouw, DPR Papua berharap PON XX Papua ini bisa berjalan dengan sukses dan baik. Meski ada kekurangan – kekurangan anggaran, sehingga harus ada penjelasan berapa kebutuhan dari PB PON Papua, sehingga pihaknya masih menunggu.
“Prinsipnya kami DPR Papua ingin membantu sehingga PON XX Papua bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi kita tetap harus menunggu semua rincian kekurangan yang dibutuhkan oleh PB PON Papua,” ujarnya.
Jhony mengungkapkan Pansus PON dan Peparnas DPR Papua telah melakukan RDP bersama PB PON Papua dan 4 klaster Sub PB PON dan telah mendengar ada banyak masalah dan kendala – kendala yang ada.
Meski venue – venue telah selesai dibangun, namun sarana penunjang venue belum selesai, misalnya akses jalan, air bersih dan listrik serta lainnya, sehingga membutuhkan anggaran menuntaskan itu.
Untuk mengantisipasi hal itu, apalagi kontingen akan berdatangan pada pertengahan Septermber 2021 dan tinggal 29 hari lagi pembukaan PON XX Papua, namun ada biaya – biaya yang belum terealisasi yakni Rp 1,4 triliun dari APBN.
“Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Kita berharap pihak eksekutif mengambil langkah-langkah mengundang PB PON Papua dan 4 Klaster Sub PB PON untuk membicarakan. Bagaimana mengantisipasi jika dana Rp 1,4 triliun tidak cair?,” tandasnya.
Padahal, jelas Jhony Banua Rouw, anggaran itu merupakan kunci pelaksanaan PON XX Papua. Jika itu tidak cair, maka PON Papua bisa saja tidak berjalan, karena ada anggaran untuk konsumsi atau makan minum, tranportasi lokal, hotel, honor wasit/juri dan lainnya belum ada.
“Jika itu tidak ada, bisa saja tidak jalan, itu masalahnya. Jadi, ini menjadi perhatian serius kita. Kita ingin supaya kita membantu dan mengambil langkah-langkah,” katanya.
Ditanya kesannya justru DPR Papua yang sibuk dalam persiapan PON, padahal mestinya Pemprov Papua sebagai tuan rumah? Jhony menegaskan jika seharusnya eksekutif segera mengambil langkah-langkah.
“Ini yang kita minta eksekutif segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga PON XX Papua bisa berjalan dengan baik,” tukasnya.
Apalagi, kata Jhony, PON XX Papua ini, semua pihak ingin menjaga nama baik Papua. “Jangan sampai PON sudah berjalan, lalu orang datang sudah berharap makan gratis, tranportasi ditanggung, namun tiba-tiba mereka tidak bisa keluar hotel, lantaran belum bayar hotel. Ini kan bisa membuat malu Papua,” tandasnya lagi.
Jhony Banua Rouw juga mengingatkan bahwa PON XX Papua ini, sebagai sejarah baru yakni pertama kali di Indonesia bahwa tuan rumah PON yang tanggung biaya tranportasi lokal, akomodasi dan konsumsi serta lainnya.
“Ini sejarah baru. Di Jabar, itu setengah-setengah seperti di Jawa Barat itu, 50 persen ditanggung tuan rumah, 50 persen oleh peserta. Tapi di Papua 100 persen ditanggung tuan rumah,” katanya.
Apa saran ke Pemprov Papua ditengah masih kekurangan anggaran Rp 1,4 triliun, permintaan tambahan anggaran PB PON Papua Rp 500 miliar dan sarana penunjang yang belum selesai? Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengakui ada kekurangan angagran Rp 1,4 triliun dan permintaan tambahan anggaran dari PB PON sebesar Rp 500 miliar, sedangkan tahun ini di APBD Induk tahun 2021, sudah dianggarkan Rp 600 miliar.
“Ini mau minta tambah Rp 500 miliar lagi, itu artinya uang cukup banyak kebutuhannya,” imbuhnya. (bat)
