JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemberlakukan uji coba system ganjil genap dalam upaya membatasi aktivitas masyarakat di Kota Jayapura dalam beberapa hari ini, tampaknya berdampak langsung terhadap driver online baik roda dua maupun roda empat.
Untuk itu, Koordinator Solidaritas Driver Online Jayapura, Andre Bleskadit bersama pengurus lainnya menyampaikan keluhan itu langsung kepada Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE, Kamis, 20 Agustus 2021.
Menurutnya, sebenarnya ojek online roda dua maupun roda empat tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan penyebaran pandemic Covid-19, namun penerapan janjil genap itu, sangat berdampak sekali terhadap para driver online baik roda dua maupun roda empat.
“Ini sangat berdampak sekali bagi driver online, karena terkait dengan ganjil genap ini yang dibaru diuji coba dengan estimasi dua jam ini, sangat mengena sekali kita,” katanya usai bertemu dengan Ketua DPR Papua.
“Misalnya, teman-teman pada saat mengantar penumpang atau gofood ke Mercure, kami bingung mau lewat mana? Artinya dari menjemput, mengantar makanan, namun terhalang oleh ganjil genap atau penyekatan ini,” sambungnya.
Bahkan, diakui, akibat penerapan ganjil genap ini, sangat berimbas sekali terhadap para driver online di Kota Jayapura. Apalagi, sejak pandemic Covid-19 ini, sangat berdampak sekali bagi driver online.
“Ya, memang sangat berpengaruh dengan turunnya pendapatan bagi teman-teman driver online baik roda dua maupun roda empat. Kalau normal, pendapatan kami sangat berbanding jauh sekali sangat pandemic, apalagi adanya ganjil genap ini, turun drastic. Tadinya, bisa bawa pulang dengan hasil yang baik untuk bisa makan sehari, tapi dengan ganjil genap ini, turun drastic, belum makan dan bensin dan lainnya,” ujarnya.
Dikatakan, para driver online sangat berharap ganjil genap dapat dievaluasi atau dipertimbangkan bagi pada driver online di Kota Jayapura.
“Garis besarnya kami ingin didalam peraturan PPKM dan ganjil genap itu, kami bisa dipertimbangkan sesuai dengan instruksi Kemendagri No 31. 2021 tentang sektor kritikal transportasi dan logistik bisa lewat,” harapnya.
Sebab, menurutnya, jika berbicara transportasi, tentu saja ojek online juga masuk kategori transportasi, hanya beda dengan angkutan umum.
“Karena plat kuning kita plat hitam hanya berbeda regulasi tapi sama-sama transportasi logistik kita juga masuk karena kami juga mengantarkan barang,” jelasnya.
Terkait makanan, ia menjelaskan, jika take away/delivery tentu saja, driver online yang bisa mengakomodir bagi masyarakat karena ada orderan food.
“Bagi UMKM, 90 persen tidak ada ada deliveri hanya ojol yg bisa mendukung dan ikut menbantu UMKM bisa beroperasi dan bertahan di tengah pandemic,” paparnya.
Diakui, pihaknya sudah menyampaikan kepada Ketua DPR Papua terhadap keluhan para driver online alias ojol ini. “Kami sudah sampaikan langsung dan beliau mengapresiasi ini dengan baik. Mungkin nanti kami akan membuat surat untuk audiensi dengan beliau,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan bertemu dengan Kapolda atau Dirlantas Polda Papua untuk menyampaikan aspirasi dari para driver online alias ojol ini.
“Kami sudah ke Polda tadi, tapi untuk sementara masih menunggu Dirlantas Polda Papua. Kami harap ada kebijakan dari Polda Papua dan pemda setempat, karena kenapa di Polda Metro Jaya bisa, kenapa Polda Papua tidak bisa. Kalau dibilang PPKM level 4, Jakarta dan Kota Jayapura juga sama level 4, sehingga kami minta dikaji, karena jalanan ini mata pencaharian kami, jika disekat-sekat begitu, kami mau makan bagaimana dan kami lewat mana, karena jalan alternative tidak banyak?,” katanya.
Ditambahkan, untuk driver online ada sekitar 2.500 orang, baik dari GoJek maupun Grab. “Mungkin setelah itu, mungkin teman-teman yang lain bisa bergabung lagi, terkait keluhan mereka dalam jumlah yang banyak,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengaku menerima aspirasi yang disampaikan oleh Koordinator Solidaritas Driver Online Kota Jayapura tersebut.
“Kami terima aspirasi ini. Tetap kami akan cari solusi untuk ini,” katanya sebelum memimpin rapat Banggar DPR Papua bersama TAPD Provinsi Papua. (bat)
