JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi III DPR Papua mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua terutama PT Irian Bhakti Mandiri dan PT Jamkrida dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD).
Apalagi, tidak sedikit Pemprov Papua terus melakukan penyertaan modal alias memberikan suntikan dana kepada BUMD tersebut setiap tahunnya.
Untuk itu, Komisi III DPR Papua terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha atau bisnis BUMD tersebut, dengan melakukan rapat kerja bersama PT Irian Bhakti Mandiri dan PT Jamkrida di Hotel Horison Kota Jayapura, Senin, 25 Oktober 2021.
“Ini rapat rutin yang kami lakukan, karena Komisi III DPR Papua membidangi anggaran dan asset bagaimana meningkatkan optimalisasi pendapatan dan belanja, terutama PAD sehingga tidak terus berharap atau bergantung dari dana transfer terus, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi daerah yang ada diantaranya melalui BUMD,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H Kusmanto, SH, MH usai rapat.
Diakui, ada penyertaan modal dari Pemprov Papua yang disetujui DPR Papua terhadap BUMD sehingga diharapkan modal yang diberikan, selain memberikan deviden berupa PAD atau meningkatkan fiscal daerah, juga ada nilai social seperti PT Jamkrida yang membantu pelaku usaha mikro kecil terutama Orang Asli Papua dalam berusaha dan menumbuhkembangkan perekonomian dengan menjamin kredit bank bagi pengusaha lokal itu.
Apalagi, lanjut Kusmanto, pada tahun 2022 diprediksi APBD Provinsi Papua akan turun dengan pengelolaan dana Otsus yang dialokasikan langsung ke daerah.
“Prediksi kita, APBD kita bisa seperti anggaran tahun 2012, sehingga bagaimana kita tetap eksis, makanya kita harus optimalkan pendapatan daerah melalui BUMD, sehingga BUMD kita bukan BUMD infus atau suntikan dana, namun tidak menghasilkan. Nah, untuk itu secara periodic, Komisi III mengundang mitra kami supaya mereka bisa mengvaluasi kinerja mereka,” paparnya.
Khusus PT IBM yang belum memberikan PAD secara maksimal, diakui Kusmanto, perlu penataan sehingga betul-betul menjadi BUMD yang mandiri dan produktif.
“Sementara untuk PT IBM selaku holding company yang dibawahnya ada PT Percetakan Rakyat Papua, EML PT Varunapura dan pelayaran, perlu dievaluasi ke depan. Jika memang BUMD ini tidak produktif, ya saya kira perlu ditutup saja. Kita mengarah ke BUMD yang produktif, seperti PT PRP dengan alat canggih, pelayaran dan EMKL, semua macet,” tandasnya.
Namun demikian, ujar Kusmanto, ada BUMD yang sudah memberikan kontribusi PAD seperti Bank Papua dan Jamkrida serta PD Irian Bhakti.
“Seperti IBM itu, masih perlu kita tata kembali ke depan. Kalau memang sudah tidak bisa, ya kita perlu tutup saja, tapi kalau masih bisa diharapkan ya harus dipertahankan,” ujarnya.
Apalagi, imbuh Kusmanto, PT IBM kini menekuni bisnis sebagai distributor Semen Conch, tentu banyak competitor dan tidak bisa monopoli, sehingga performa perusahaan harus ditingkatkan agar mendapatkan kepercayaan dari pasar.
“Namanya BUMD ini, ya kita ibaratkan kita tanam pohon uang untuk menghasilkan uang. Kalau BUMD tidak menghasilkan, ya ngapain kita pertahankan, kan begitu. Namun saya kira ini masih dalam progress, kita tidak gegabah melakukan itu, saya kira akan dievaluasi dan Komisi III akan memberikan masukan kepada Pemprov Papua terkait progress BUMD kita yang ada,” imbuhnya. (bat)
