Kasus Korupsi, Antrian BBM Hingga Soal Pemilu Dibahas oleh Pemuka Agama dan Organisasi Pers

banner 120x600
banner 468x60

Jayapura,papuaterkini.com – Dari soal penanganan kasus hukum kepada Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK, antrian BBM oleh ratusan kendaraan bermotor di Kota Jayapura hingga soal penanganan masalah pemilu mencuat dalam kegiatan ramah tamah pemuka agama dan organisasi pers di Jayapura.

Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku, S.Th menilai bahwa kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri ke Papua dan bertemu langsung dengan Gubernur Lukas Enembe merupakan langkah yang tepat dalam menangani persoalan yang terjadi.

“Penanganan tentang Gubernur Lukas Enembe, bagi saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Jayapura merupakan langkah yang cukup baik dari KPK (Firli Bahuri dan penyidik serta tim kesehatan) yang mendatangi langsung. Ini tentunya membuka ruang percakapan tapi tetap dengan penegakkan hukum,” kata Pdt Alberth Yoku, mantan Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua.

Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua, Cornelia Mudumi, lebih menyoroti soal antrian bahan bakar minyak (BBM) khususnya biosolar dan pertalite yang terjadi di Kota dan Kabupaten Jayapura yang terlihat seperti ular, karena terjadi antrian panjang hingga sebabkan kemacetan di sejumlah titik lokasi.

“Pada saat peliputan BBM, khususnya di SPBU saat kami berikan pertanyaan soal ini. Kami dilempar seperti bola, diminta konfirmasi ke Pertamina, sebaliknya demikian, seperti ada lepas tangan,” kata kontributor Inews TV di Papua itu.

Sementara itu Ketua FKUB Kabupaten Keerom, KH Nursalim Arrozi menyampaikan bahwa sinergitas para pemuka agama, insan pers dan kepolisian sebagai penegak hukum harus saling memberikan masukan sehingga dapat menciptakan kondisi perdamaian.

Sedangkan, Ketua PWNU Provinsi Papua Dr KH Toni Wanggai menyinggung soal pengisian penjabat gubernur di tiga provinsi baru serta pengisian ASN dan penyelengara pemilu, KPU dan Bawaslu dari tingkatan atas hingga ke bawah.

“Termasuk soal Pemilu serentak pada 2024, ini adalah tugas berat semua pihak, terutama penyelenggara dan perangkat pendukung. Apalagi TNI dan Polri akan bertugas mengamankan pemilu yang terbilang terbanyak dimana ada sekitar 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota,” singgungnya.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Direktorat Intelkam Polda Papua, Kombes Pol Dr Tagor Hutapea S.I.K, M.Si digelar disalah satu hotel di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu 09 November 2022.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *