JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Partai Demokrat DPR Papua memberi apresiasi positif dimana Pelaksanaan APBD TA 2022 yang direalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 secara umum cukup optimal yaitu mencapai sebesar Rp 11,04 triliun atau 102,5 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 15,14 triliun.
Realisi Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah Provinsi Papua meningkat sebesar 25 persen atau kurang lebih sebesar Rp 2,8 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Kontribusi terbesar terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Pap bersumber dari Pendapatan Transfers sebesar 55 persen, sementara itu sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 6. Namun demikian, kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Papua semakin menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan dimana realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 2,2 triliun atau 103 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2,1 triliun.
“Fraksi Partai Demokrat DPR Papua sangat apresiatif terhadap pencapaian realisasi PAD yang telah dapat melampui target Anggaran yan ditetapkan. Hal ini tercermin dari beberapa strategi instensifikasi pendapatan daerah yang di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua,” kata Pelapor Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Tarius Mul, SSos ketika menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2022 dan Raperdasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawabam APBD Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Kamis, 27 Juli 2023.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat DPR Papua memandang perlu untuk terus mendorong Gubernur beserta jajaran yang terkait dengan penghimpunan permasalahan dan solusi PAD, agar lebih optimal dan inovatif dalam upaya penggalangan sumber-sumber potensi maupun dalam merealisasikannya.
Dari sisi pengelolaan Belanja Daerah, menggambarkan kondisi pengelolaan Belanja Daerah pada Tahun 2022 menunjukkan realisasi belanja sebesar Rp 11,54 triliun atau 88,72% dari total belanja sebesar Rp 12,4 triliun. Terdapat Anggaran yang tidak terealisir kurang lebih sebesar Rp 1,5 triliun atau 11,28 persen.
“Fraksi Partai Demokrat DPR Papua meminta Gubernur untuk memaksimalkan langkah-langkah setrategis dalam upaya mendorong penyerapan Belanja Daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Papua telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Tahun 2022 dan telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provin Papua atas LKPJ Tahun 2022 dan BPK memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebelumnya Kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dimana 8 Kali berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu Menandakan Kepemimpinan Lukas dalam kinerja Tata Kelola Pemerintahannya baik, bersih, dan berwibawa dalam rangka peningkatan efisiensi, efetivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola Pemerintahan, APBD, dan Pembangunan yang diimplementasikan dalam E-Government Papua.
Sebelum materi LKPJ Gubernur Papua tahun 2022 dan Raperdasi tentang LKPJ APBD Tahun 2022 dibahas dan ditetapkan lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan umum bahwa salah satu fungsi DPR Papua adalah fungsi pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran. Dalam menjalankan fungsinya pada prinsipnya DPR Papua menjalankan amanat rakyat dalam mengawasi penggunaan dan pengelolaan anggaran tersebut sehingga, sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebaiknya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) lebih ditingkatkan rapat rapat dengar pendapat antara komisi komisi bersama OPD terkait.
“Fraksi Partai Demokrat DPR Papua memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua atas pelaksanaan tata kelola Pemerintahan, Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, namun didalam LKPJ Gubernur Tahun 2022 ini tidak dimuat informasi target pencapaian Indikator Makro RPJMD 2018-2023, sehingga dapat dibuat perhitungan angka pembanding seberapa besar pencapaian target Indikator Makro RPJMD tersebut yang telah dapat dicapai dalam RKPD setiap tahun dan korelasinya terhadap tema pembangunan dalam RKPD,” jelasnya.
Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat DPR Papua meminta Gubernur kedepan untuk lebih memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam upaya mendorong penyerapan belanja daerah. Hal ini tidak terlepas dari data realisasi pendapatan daerah yang mencapai sebesar 102,2 persen, perlu diimbangi dengan efektifitas belanja daerah. Sementara itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir konstribusi PADhanya berada pada kisaran 6 persen.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat DPR Papua berpendapat perlu dan terus dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD melalui pengelolaan Aset Daerah, seperti Tanah dan Gedung.
“Banyak Aset Pemerintah Provinsi Papua yang hari ini terlantar, kami memandang perlu segera dilakukan pendataan dan dibuat rencana pengelolaannya. Kami menyarankan agar pembahasan-pembahasan selanjutnya agar Pemprov Papua khususnya OPD-OPD melakukan komunikasi intens dengan Dewan untuk membangun program dan kegiatan pembangunan di atas Tanah Papua yang kita cintai,” imbuhnya. (bat)
