JAYAPURA, Papuaterkini.com – Lantaran tidak terima tandatangannya dipalsukan, Sekretaris DPR Papua Dr Juliana J Waromi, SE, MSi bakal segera melaporkan ke Polda Papua guna memproses hukum terhadap pelaku.
Juliana Waromi mengaku sangat kecewa tandatangannya untuk pengusulan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPR Papua telah dipalsukan oleh oknum staffnya. “
Saya sangat kecewa dengan pemalsuan tandatangan ini. Itu yang saya tidak terima. Saya merasa saya dilecehkan. Kalau mereka mau menggunakan tandangan saya, mestinya izin atau memberitahukan saya terlebih dulu. Tapi ini tidak ada,” kata Juliana Waromi.
Juliana Waromi mengaku mengetahui tandatangannya dipalsukan itu, pada 23 Desember 2023 ketika ada SK penempatan tenaga honorer itu muncul di DPR Papua. Saat itu, ada penyidik Polda Papua datang bertanya kepadanya terkait dengan SK SK tersebut.
Yang jelas, Juliana Waromi saat itu menegaskan bahwa ia hanya bertanggung jawab terhadap SK yang memang ditandatanganinya waktu pengusulan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Nah, yang saya tandatangani dalam pengusulan tenaga honorer itu, ada sekitar 60-70 tenaga honorer sudah termasuk kami punya sekuriti. Itu semua sudah ada di dalam termasuk yang akan diangkat untuk nanti ditempatkan di DOB. Mereka-mereka ini yang selama ini kerja di DPR Papua. Entah itu sopir, sekuriti, cleaning servis dan lainnya,” ungkap Juliana Waromi.
Juliana Waromi yang diangkat menjadi ASN sejak tahun 1986 itu, tentu mengetahui pasti kondisi kepegawaian di lingkungan DPR Papua. “Yang pasti saya tahu karena saya diangkat tahun 1986, bukan saya baru kerja di DPRP. Jadi saya keberatan dengan SK yang terbit tanpa persetujuan saya, saat diteruskan dokumennya, dokumen honorer K2. Yang saya tandangan itu saya bertanggung jawab dan saya sudah masukkan untuk gaji. Yang sisanya yang saya tidak tanda tangan, saya pending semua. Ada sekitar 30 atau 40 lebih orang,” tandasnya.
Dia menduga bahwa pemalsuan tandatangannya itu dilakukan saat pengusulan tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. “Waktu pengusulan tanda tangan saya dipalsukan. Alasannya mungkin karena saat itu saya tidak ada di tempat. Namun apapun itu, ini menyangkut masa depan seseorang. Jadi tidak mungkin kalau tidak lewat persetujuan saya,” ujarnya.
“Dan mereka-mereka ini yang SKnya tidak saya tandangan adalah orang baru. Selama ini tidak pernah bekerja di DPR Papua,” sambungnya.
Sekretaris DPR Papua mengaku saya sudah melaporkan masalah ini ke Sekda Papua. Sebab, bekerja secara transparan dan profesional.
Tapi terkait pemalsuan tandatangannya, Juliana mengakui tidak terima dan ia meras dilecehkan, apalagi tanpa ada pemberitahuan.
“Barang sudah jadi baru datang mau menyampaikan, namun saya bilang tidak bisa karena penyidik sudah datang. Nanti penyidik sudah masuk dan mungkin sudah terdengar juga kalau penyidik akan tindak lanjut akhirnya mereka (oknum pegawai DPR Papua itu) mau datang. Kasih tahu dan mau minta maaf. Tapi saya bilang saya tidak bisa,” tegasnya.
Untuk itu, Juliana Waromi mengaku akan segera menempuh jalur hukum terhadap oknum pelaku pemalsuan tandatangannya tersebut dengan melaporkan ke Polda Papua.
“Saya akan melaporkan resmi ini kepada polisi (buat LP) meski saya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik beberapa waktu lalu. Kalau kasus ini atau dugaan pemalsuam tandan tangan saya hanya dianggap biasa-biasa saya akan lanjut ke PTUN. Saya akan tetap proses. Tandatangan itu yang saya tuntut. Saya tidak mau disalahgunakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kota Jayapura terpaksa melaporkan ke Polda Papua terkait masalah 117 tenaga honorer di lingkungan Satpol PP dan BPBD Provinsi Papua yang belum menerima SK atau Nomor Induk Pegawai (NIP). Bahkan, belakangan disinyalir justru muncul tenaga honorer siluman yang justru diangkat menjadi ASN. (bat)
