JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyetor anggaran untuk program Beasiswa Unggul Papua sesuai yang telah disepakati bersama.
Apalagi, sampai saat ini, pemerintah kabupaten/kota belum ada satupun yang menyetor anggaran untuk membantu menyelesaikan persoalan program beasiswa unggul Papua itu.
Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Yakob Komboy mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan tentang beasiswa unggul Papua ini, adalah terhadap hutang Juni – Desember 2023 itu sebesar Rp 116 miliar sudah diselesaikan Pemprov Papua.
“Tadi menurut Dinas Pendidikan Provinsi Papua tinggal bagaimana kabupaten/kota mengembalikan hutang itu. Karena waktu itu disanggupi oleh Pemprov Papua. Yang menjadi kendala hari ini adalah di Januari – Maret 2024, belum satupun penyetoran dari kabupaten/kota terhadap proses ini berdasarkan hasil kesepakatan tanggal 29 Februari 2024 yang dihadiri pak Wamendagri dan perwakilan pemerintah pusat,” ungkap Jack Komboy, sapaan akrabnya usai Rapat Kerja Komisi V DPR Papua Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Kamis, 30 Mei 2024.
“Sampai hari ini, yang menjadi kendala adalah bulan Januari sampai dengan Maret 2024, belum ada satupun kabupaten yang menyetor sesuai kesepakatan mereka,” sambungnya.
Dijelaskan, untuk Juni – Desember 2023 itu sebesar Rp 116 miliar dan selama 1 tahun itu sekitar Rp 219 miliar. Untuk anggaran beasiswa unggul Papua sebesar Rp 116 miliar itu telah dihandle provinsi dengan harapan bahwa ada sebuah kesepakatan itu nanti akan dipotong langsung oleh pusat di anggaran kabupaten/kota, namun ternyata tidak terealisasi.
“Yang kedua itu, Rp 216 miliar untuk 1 tahun. Masing-masing kabupaten/kota sudah menyanggupi ada dalam kesepakatan itu untuk menyerahkan tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda atau titik terang untuk menyetor itu,” ujarnya.
Jack Komboy berharap kepada pemerintah kabupaten/kota untuk berpegang pada kesepakatan itu, karena hal ini terkait dengan masa depan anak-anak Papua yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi, yang merupakan generasi yang disiapkan untuk memimpin negeri ini ke depannya.
“Mari kita bahu membahu untuk menyelesaikan ini, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan Pemprov Papua saja, tapi kabupaten/kota untuk menyumbang untuk membiayai itu,” katanya.
Jack Komboy menambahkan bahwa program beasiswa unggul Papua itu, kini sudah dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua, tidak lagi dikelola BPSDM Papua.
“Saya berharap Dinas P dan P bisa fokus menyelesaikan proses ini. Karena saya lihat orang-orang dari BPSDM, juga bergeser untuk menempati posisi itu untuk mengurus beasiswa ini. Apalagi, kita tahu bahwa SMA dan SMK tidak lagi diurus provinsi, sehingga banyak ruang yang bisa diurus oleh mereka,” pungkasnya. (bat)
