KPU Papua Pegunungan Didesak Ambil Alih Penghitungan Ulang Surat Suara 18 TPS di Tolikara 

Caleg DPR Papua Pegunungan dari PAN Dapil IV, Timiles Yikwa (Foto Istimewa).
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – KPU Provinsi Papua Pegunungan didesak untuk mengambil alih penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan umum calon Anggota DPR Papua Pegunungan di 18 TPS Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan IV sesuai putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Caleg DPR Papua Pegunungan Daerah Pemilihan IV (Kabupaten Tolikara) dari Partai Amanat Nasional (PAN),  Timiles Yikwa menyoroti Ketua KPU Tolikara yang melakukan sosialisasi penghitungan ulang surat suara pada 18 TPS di Distrik Geya, Kabupaten Tolikara pada 24 Juni 2024, namun tanpa melibatkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD).

“Mereka melakukan sosialisasi penghitungan ulang surat suara pada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta pemerintahan distrik. Hanya saja, dalam sosialisasi itu, seharusnya Ketua KPU Tolikara melibatkan PPD sebagai perpanjangan tangan KPU, karena mereka yang tahu persoalan apa yang terjadi pada tanggal 14 Maret lalu,” tegas Timiles Yikwa di Kota Jayapura, Senin, 24 Juni 2024.

Timiles Yikwa yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Papua ini, menilai tidak ada koordinasi antara Ketua KPU Tolikara dengan PPD Distrik Geya dalam sosialisasi penghitungan ulang surat suara pada 18 TPS di Distrik Geya seusai putusan MK.

Sebagai salah caleg yang mengajukan sengketa, Timiles Yikwa menilai ada indikasi kuat akan ada permainan, lantaran dalam sosialisasi itu, Ketua KPU Tolikara tidak melibatkan atau bekerjasama dengan PPD Distrik Geya.

Untuk menghindari terjadinya potensi konflik, Timiles Yikwa meminta kepada KPU Papua Pegunungan harus jeli melihat permasalahan ini.

“Kalau bisa KPU Papua Pegunungan mengambil alih penghitungan ulang surat suara pada 18 TPS di Distrik Geya. Sebab, dalam sosialisasi itu, tidak melibatkan PPD Distrik Geya,” tandasnya.

“Bagaimana KPU tidak ada kerjasama dengan PPD Distrik Geya? Terus kita mau penghitungan ulang surat suara itu? KPU mau pakai data mana? PPD pakai data yang mana? Sampai sekarang kita tidak tahu. Secara pribadi saya juga punya data ada dari 18 TPS dan jika mau bilang saya bukan orang Geya, ini wilayah demokrasi. Saya biar ada di distrik lain pun, tapi saya dapat suara dari situ, sehingga tidak bisa dibatasi. Saya salah satu caleg dari Distrik Geya dan bukan pendatang baru, tahun 2019 saya dapat suara dari Distrik Geya. Bahkan, saya sering melakukan kegiatan di Distrik Geya, termasuk membantu salah satu kegiatan klasis waktu di Geya, juga setiap natal saya juga memberikan bantuan masing-masing gereja di Geya dan bukan saya dari distrik lain, itu tidak, apalagi banyak keluarga saya di distrik itu. Jadi, boleh dibilang saya juga dari Distrik Geya,” sambungnya.

Foto Ketua KPU Tolikara bersama masyarakat usai sosialisasi penghitungan ulang surat suara di Distrik Geya, Kabupaten Tolikara. (Foto Istimewa)

Untuk itu, Timiles mendesak KPU Papua Pegunungan untuk segera mengambil alih penghitungan ulang surat suara pada 18 TPS di Distrik Geya, Kabupaten Tolikara itu.

“Ini baru tahap pertama (sosialisasi) saja ini, tapi sudah kelihatan antara KPU Tolikara dan PPD Distrik Geya tidak ada kerjasama. Mestinya, Ketua KPU Tolikara melakukan sosialisasi melibatkan PPD Distrik Geya, sebagai bawahan. Kan mereka yang tahu informasi, kira-kira logistik ada atau tidak? dokumen ada atau tidak? Mestinya ditanya kepada PPD, setelah itu baru sosialisasi. Jadi, semua tahapan itu mestinya harus ada kerjasama, agar partai atau lebih khusus saya selaku caleg PAN merasa keberatan, sehingga saya minta KPU Papua Pegunungan segera mengambil alih penghitungan ulang surat suara itu,” tegasnya.

Selain itu, kata Timiles Yikwa, dalam penghitungan ulang surat suara di 18 TPS di Distrik Geya, Kabupaten Tolikara itu, harus melibatkan saksi partai. Ia meminta Ketua KPU Tolikara harus fokus pada putusan MK, apalagi putusan MK itu memerintahkan Penghitungan Ulang Surat Suara, bukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Tapi, dalam tahap pertama saja, sudah mencurigakan. Ini ada kepentingan apa? Jadi, saya rasa KPU provinsi untuk mengambil alih. Apalagi, putusan MK jelas memerintahkan KPU provinsi berkoordinasi dengan KPU Tolikara, sedangkan yang saya lihat, Ketua KPU Tolikara dalam melakukan sosialisasi tidak melibatkan PPD Distrik Geya,” pungkasnya.(bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *