Bahas Pergeseran Anggaran, Yunus Wonda: Turunnya APBD Papua Bisa Berdampak Pelayanan Publik

Wakil Ketua I DPR Papua Dr Yunus Wonda, SH, MH.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Badan DPR Papua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua membahas pergeseran anggaran mendahului APBD tahun anggaran 2024.

Usai rapat tertutup itu, Wakil Ketua I DPR Papua Dr Yunus Wonda, SH, MH mengatakan, jika rapat itu, DPR Papua meminta penjelasan terhadap pergeseran-pergeseran anggaran yang dilakukan Pemprov Papua di bulan lalu.

“Kita minta dirincikan lagi. Apa saja yang sudah dibelanjakan, apa saja yang terjadi pergeseran anggaran atau mendahului agar dewan tahu. Misalnya dana ini bergeser sekian,” kata Yunus Wonda.

Sebab, kata Yunus Wonda, soal pergeseran itu nanti akan masuk dalam materi pada rapat paripurna DPR Papua, sehingga DPR Papua.

“Jadi, tetap akan kita buka sidang LKPD itu pada 29 Juli 2024,” ujarnya.

Apakah pergeseran anggaran itu, termasuk alokasi untuk kontingen Papua pada PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara? Yunus Wonda mengatakan, mestinya Pemprov Papua sudah mengetahui agenda itu.

“Ya, memang kita tidak spesifik membahas itu. Kita harap ya bisa berjalan normal, namun karena kondisi keuangan kita hari ini, ya pemerintah harus berpikir soal itu,” ujarnya.

Yang jelas, lanjut Yunus Wonda, pergeseran anggaran itu akan disampaikan secara tertulis agar diketahui oleh DPR Papua.

“Ya, dalam pergeseran anggaran ini, dewan harus tahu angka-angkanya pada hari Senin nanti,” ujarnya.

Yunus berharap pergeseran anggaran itu dilaporkan secara resmi kepada DPR Papua, terutama untuk program atau kegiatan yang urgent atau mendesak.

Apalagi, imbuh Yunus Wonda, APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 sangat minim sekali. “Kami tidak tahu ke depan seperti apa ini dengan kondisi APBD kita yang hanya Rp 2,9 triliun. Mungkin tahun 2025 akan turun lagi,” katanya.

Dengan turunnya APBD Provinsi Papua ini, Yunus Wonda mengakui sangat berat sekali.

“Nah, ini berat sekali. Belanja publik akan bermasalah, belanja rutin juga bisa bermasalah, pelayanan publik akan bermasalah dan semua akan berdampak turunnya APBD. Untuk itu, yang harus dilakukan bagaimana pemerintah daerah bersama-sama menggali potensi daerah ini untuk mendapatkan PAD. Hanya itu saja, tidak ada cara lain, bagaimana semua potensi ini digali untuk sumber PAD,” pungkasnya. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *