JAYAPURA, Papuaterkini.com – Masyarakat mengeluhkan lumpuhnya pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya dalam beberapa bulan terakhir ini.
Apalagi, Bupati tengah sibuk untuk maju sebagai calon Gubernur Papua Pegunungan, sedangkan Wakil Bupati juga mencalonkan sebagai Bupati Mamberamo Raya. Sementara itu, Pj Sekda Mamberamo Raya telah ditunjuk menjadi Pj Bupati Mamberamo Tengah.
Untuk itu, sejumlah elemen masyarakat dan para tokoh Mamberamo Raya mendesak Pj Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera menunjuk Pj Bupati Mamberamo Raya.
Tokoh Masyarakat Mamberamo Raya, Amin Foisa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari aksi saat kunjungan Pj Gubernur Papua ke Mamberamo Raya.
“Kami membuat aksi itu, karena akhir-akhir ini pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tidak berjalan, ibarat kami tidak punya orang tua, ketika kami minta kemana, itu tidak jelas,” katanya di Asrama GDI Mamberamo Raya, Padangbulan, Kamis, 25 Juli 2024.
“Bupati sibuk dengan untuk pencalonan, begitu juga wakil bupati juga tengah mencalonkan diri sebagai bupati, sedangkan Pj Sekda sudah dilantik jadi Pj Bupati Mamberamo Tengah, sehingga kami susah mau kemana lagi?,” sambungnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak kepada Pj Gubernur Papua untuk segera melantik Pj Bupati Mamberamo Raya dan melantik Sekda definitif agar pemerintahan bisa berjalan normal.
“Jadi, pemerintahan tidak berjalan maksimal, pelayanan publik, pembangunan, kesehatan dan pendidikan terganggu,” katanya.
Dalam demo di Mamberamo Raya minggu lalu, lanjutnya, Pj Gubernur Papua meminta 5 orang perwakilan untuk ke Kemendagri. Namun, hingga saat ini belum dihubungi kembali.
“Ini sudah mendesak sekali. Apalagi, bupati sudah 6 bulan tidak ada di Mamberamo Raya, menjalankan tugas seperti biasa. Jadi, memang masyarakat Mamberamo Raya menderita,” imbuhnya.
Tokoh Agama Mamberamo Raya, Pastor James mengakui jika masyarakat mengeluh atas tidak adanya pelayanan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Mamberamo Raya dalam beberapa bulan terakhir ini.
“Masyarakat mengalami kesulitan. Kami sekarang cari seorang bapak atau pemimpin untuk membangun negeri kita Mamberamo Raya. Hari ini, kami minta kepada Pj Gubernur Papua untuk ambil kebijakan untuk melihat rakyat di Mamberamo Raya,” kata Pastor James.
Apalagi, kata Pastor James, tidak ada perhatian sama sekali terhadap pembangunan gereja di Mamberamo Raya. Bahkan, ia mensinyalir uang daerah diarahkan ke daerah pegunungan.
“Beberapa waktu lalu, ada peresmian gereja di Sentani. Bupati cuma dipakai untuk Mamberamo Raya saja, tapi tidak ada pembangunan di sana dan saya Pastor James melihat tidak membina gereja-gereja di Mamberamo Raya,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Pastor James, para tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan dan intelektual Mamberamo Raya bertemu dan berdiskusi untuk mencari solusi bagi anak-anak Mamberamo Raya, termasuk kebersamaan hak orang asli Mamberamo Raya agar hak kesulungan itu kembali ke anak asli Mamberamo Raya.
“Entah itu bupati Mamberamo Raya, Sekda Mamberamo itu harus dijabat oleh orang asli Mamberamo Raya. Kami sama-sama orang Papua, bukan orang Papua yang datang dari mana ke Mamberamo. Tapi, hari ini anak Mamberamo harus jadi tuan di negeri sendiri, anak Mamberamo yang tahu sejarah, budaya orang Mamberamo yang bisa pimpin orang Mamberamo,” imbuhnya.
Tokoh Pemuda Mamberamo Raya, Herson Celcius Koirowa menambahkan, jika memang realita yang terjadi adalah pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya sedang lumpuh.
“Ini realita dan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kenyataan hari ini, ibarat kami ini anak ayam kehilangan induknya. Saat Pj Gubernur Papua berkunjung ke Mamberamo Raya, suadara-saudara saya melakukan aksi untuk menyampaikan kepada Pj Gubernur bahwa tidak ada pelayanan yang baik untuk masyarakat Mamberamo Raya baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, ini lumpuh,” katanya.
Herson menilai sosok bupati dan wakil bupati hanya memanfaatkan Mamberamo Raya untuk kepentingan politiknya di luar.
Oleh sebab itu, katanya, kaum intelektual bersama Dewan Adat Mamberamo Raya dan sejumlah tokoh Mamberamo Raya dan anggota DPR, akan menyampaikan permohonan audiensi kepada Ketua DPR Mamberamo Raya pada Sabtu, 29 Juli 2024.
“Semua pimpinan dan anggota DPR Mamberamo Raya wajib hadir dalam pertemuan segitiga yakni DPR Mamberamo Raya, Dewan Adat dan kaum intelektual, mahasiswa dan masyarakat Mamberamo Raya untuk mendorong segera karena kami orang Mamberamo butuh Pj Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan kembali berjalan maksimal dan ada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
“Kami masyarakat Mamberamo Raya bukan penumpang gelap dalam NKRI ini, agar kami tidak diperhatikan baik oleh pemerintah kita. Oleh sebab itu, melalui pertemuan itu sudah bersepakat agar seluruh anggota DPR Mamberamo hadir dalam pertemuan yang diinisiasi Dewan Adat Mamberamo Raya untuk kepentingan rakyat Mamberamo,” sambungnya.
Ia meminta kepada semua anggota DPR Mamberamo Raya untuk melihat dan membuka mata terhadap penderitaan rakyat Mamberamo Raya ini karena diakibatkan tidak adanya taring dari DPR Mamberamo Raya.
Selain itu, ujar Herson, pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan Pj Gubernur Papua. Sebab, Pj Gubernur sudah menjanjikan untuk membantu mengirimkan tim 5 orang ke Jakarta untuk membawa aspirasi ini disampaikan ke Kemendagri.
“Jika tidak diijinkan oleh Pj Gubernur, kami akan melakukan dengan cara kami sendiri sebagai rakyat agar pemerintah berlaku adil,” pungkasnya.
Sementara itu, mewakili Dewan Adat, salah satu tokoh LMA Mamberamo Raya yang juga tokoh pendiri Kabupaten Mamberamo Raya Pdt Paulus Woisiri STh mengaku jika Dewan Adat dan LMA Mamberamo Raya menyikapi aspirasi masyarakat yang mengeluh lantaran roda pemerintahan tak berjalan maksimal dalam beberapa bulan terakhir ini.
“Bupati saat ini tengah maju di Pilgub Papua Pegunungan, sedangkan wakil bupati maju calon Bupati Mamberamo Raya, sedangkan Pj Sekda Mamberamo Raya kini jadi Pj Bupati Mamberamo Tengah, sehingga Mamberamo Raya mengalami kekosongan pelayanan pemerintahan terhadap publik,” katanya.
Untuk itu, ujarnya, aspirasi yang disampaikan aliansi masyarakat Mamberamo Raya, pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat dan lainnya, maka Dewan Adat dan LMA akan mendukungnya, termasuk menandatangi surat-surat ke Pemprov Papua dan Kemendagri demi kepentingan masyarakat Mamberamo Raya ini.
“Saya atas ketua LMA, turut menyuarakan ini untuk menyikapi bersama dengan tokoh – tokoh adat, agama, pemuda dan perempuan, yang turut memperjuangkan kepentingan rakyat Mamberamo Raya,” tandasnya.
Sebagai Pendiri Kabupaten Mamberamo Raya berharap pemerintah daerah bersama legislatif untuk turut memperhatikan kepentingan rakyat Mamberamo Raya yang membutuhkan pelayanan pemerintah. (bat)
