MAMBERAMO RAYA, Papuaterkini.com – Sejumlah honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Aliansi Hononer Nasional (AHN) Kabupaten Mamberamo Raya memalanng Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamberamo Raya, Senin, 30 September 2024, pagi.
Mereka memalang Kantor BKD Mamberamo Raya yang terletak di Burmeso, dengan menggunakan kayu balok terhadap pintu masuk kantor tersebut.
Pemalangan kantor BKD Mamberamo Raya buntut ketidakjelasan nasib mereka terkait pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Para honorer K2 yang tergabung dalam Forum AHN merasa tidak mendapatkan kepastian dan transparansi dari pihak pemerintah daerah, khususnya BKD, terkait proses pengusulan NIP hingga pengangkatan CASN atau CPNS yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada kepastian.
Aksi pemalangan ini dilakukan bersamaan dengan kedatangan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Mamberamo Raya Yamin Weya saat pertama kali tiba di Kasonaweja, Senin, 30 September 2024 pagi, pasca dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua pada 25 September 2024 lalu.
Meskipun baru menginjakan kaki di Negri Seribu Misteri, Sejuta Harapan, julukan Kabupaten Mamberamo Raya dan belum mengetahui secara pasti proses pengangkatan CPNS dari honorer K2 yang diusulkan Pemkab Mamberamo Raya melalui BKD, namun dengan penuh sabar Pjs Bupati Yamin Weya yang turut didampingi Ketua DPRD, Sekda, Kapolres, Pabung 1712 Sarmi Wilayah Mamberamo Raya, Kepala BKD, menerima permintaan audiensi bersama Forum AHN di depan Penginapan Guest House di Kasonaweja.
Ketua Forum Aliansi Honorer (AHN) Kabupaten Mamberamo Raya, Daniel Wonar dihadapan Pjs Bupati Yamin Weya mempertanyakan nasib Honorer K2 sebanyak 500 formasi, sebab mereka seperti dipingpong, sehingga tidak ada kejelasan nasib mereka hingga saat ini.
Forum Aliansi Honorer berharap dengan kedatangan Pjs Bupati, ada kepastian dan kejelasan terkait SK Pengangkatan PNS.
“Pilihan terakhir kami, jika Pemkab tidak melihat nasib anak anak negeri dengan baik, maka kami lebih baik masuk ke dalam hutan dan menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karena Pemerintah Daerah tidak melihat nasib anak negeri dengan baik. Kuota Honorer K2 sebanyak 500 formasi, tetapi yang baru diproses 472 formasi, sedangkan 28 formasi sampai saat ini tidak jelas, nasib honorer di kabupaten ini sudah 5 tahun berjalan ini terkatung – katung sehingga sebagai anak asli di negeri ini, kami punya hak untuk bertanya kepada Bapak Penjabat Bupati Mamberamo Raya yang baru pertama kali tiba di negeri kami,” katanya.
Wakil Ketua I Forum AHN Mamberamo Raya Andi Soromaja ikut mempertanyakan kejelasan nasib Honorer K2 sebanyak 500 formasi yang telah diberikan Pemerintah Pusat pada tahun 2021 lalu, namun hingga saat ini belum ada kepastian SK pengangkatan CPNS sehingga membuat kegelisahan ratusan honorer di Mamberamo Raya.
“Kami sudah palang kantor BKD di Burmeso dan saat ini sedang perekrutan CPNS formasi umum oleh BKD. Oleh sebab itu, BKD harus memberikan kepastian kapan pengangkatan Honorer K2 terima SK CPNS. Kami tidak akan buka palang kantor BKD sampai tuntutan kami dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui BKD dan harus memberikan kepastian kami terima SK,” tandasnya.
Pjs Bupati Mamberamo Raya Yamin Weya dihadapan Honorer mengakui dirinya baru dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua dan baru tiba di Mamberamo Raya. Oleh sebab itu, terkait persoalan kejelasan honorer K2, ia akan segera menggelar pertemuan bersama BKD, Sekda dan Dinas teknis untuk mengetahui persoalan nasib honorer tersebut dan ia pun berjanji akan menyelesaikan segera.
Menanggapi tuntutan Forum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Mamberamo Raya tersebut, Kepala BKD Mamberamo Raya, Yakobus Kawena menjelaskan proses pengusulan penetapan formasi K2 sebanyak 472 sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk pengusulan NIP dan saat ini masih berproses di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) di Jakarta, sehingga para honorer diminta bersabar .
Menurutnya, saat ini hanya menunggu persetujuan Menpan RB, sehingga para honorer diminta tetap bersabar.
“Saya anak asli Mamberamo Raya dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengurus nasib 500 formasi CPNS K2, sehingga saya pastikan sebelum Pilkada 27 November 2024, SK CPNS sudah kita serahkan kepada 472 formasi, sedangkan sisanya 28 formasi akan kita upayakan untuk dituntaskan dalam tahun ini juga,” jelasnya.
Mendengar penjelasan dari Pemerintah Daerah yang diwakili Badan Kepegawaian Daerah tersebut, akhirnya Forum AHN membubarkan diri dengan aman dan tertib. (nap/bat)
