JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE mengakui jika kemampuan fiskal APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 sangat terbatas, sehingga berdampak pada kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak sebanding dengan beban belanja pemerintah daerah.
Belum lagi, ujar Jhony Banua Rouw, masalah APBD Provinsi Papua terbebani dengan mandatory spending yang semakin membesar sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang- undangan.
“Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengelolaan APBD, Pendapatan Daerah merupakan faktor utama serta sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan Daerah. Untuk itu, pada setiap tahun anggaran realisasi pendapatan agar diupayakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun,” kata Jhony Banua Rouw dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda Penetapan APBD Papua 2025 dan RPJPD Papua tahun 2025 – 2045, Kamis, 26 September 2024, malam.
DPR Papua telah menyetujui Racangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian yakni untuk
Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,505 triliun, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2,701 triliun, Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp 195,4 miliar dengan Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah Rp 0,00 dan pembiayaan Netto sebesar Rp 195,4 miliar sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan menjadi Rp 0,00.
DPR Papua juga menyetujui penetapan Raperdasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045.
RPJPD Provinsi Papua tentunya telah sinergi dengan dokumen perencanaan jangka Panjang lainnya seperti Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat saling mendukung satu dengan lainnya.
Visi misi Provinsi Papua Tahun 2025 sampai dengan 2045 mendatang yang mengangkat tema “Provinsi Papua Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif” menunjukan bahwa Papua siap mewujudkan cita-cita Pembangunan 20 tahun mendatang.
Pj Gubernur Papua Ramses Limbong dalam pidato pendapat akhir pada penutupan rapat paripurna DPR Papua terhadap Raperda APBD Papua tahun anggaran 2025 dan RPJPD Papua tahun 2025 – 2029 menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua yang telah memberikan saran, masukan dan kritik dalam pembahasan APBD 2024 dan RPJPD Papua 2025-2029.
Untuk itu, ujar Pj Gubernur Ramses Limbong, ada beberapa hal yang penting dan prioritas yang menjadi perhatian bersama, yakni APBD tahun 2025 disusun dengan pendekatan Money Follow Program Priority, yaitu anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak, dengan penganggaran berbasis kinerja serta pemenuhan syarat prosentase anggaran pada Belanja Daerah yang bersifat Mandatory Spending.
“Dapat kami sampaikan pula bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 juga didasarkan pada prinsip-prinsip: ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ramses Limbong, Penyusunan RAPBD 2025 ini, secara sungguh-sungguh telah mempertimbangkan segala masukan dan harapan DPR Papua termasuk implementasi Perdasus dan Perdasi yang merupakan produk hukum daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Otonomi Khusus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua.
Disamping itu, upaya-upaya yang sistematis dan masif menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi prioritas Pemerintah Daerah, melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber- sumber
pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dengan langkah-langkah Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk memperoleh pendapatan dan pengelolaan BUMD serta meningkatkan pelayanan pendapatan asli daerah berbasis digital.
“Rekonsiliasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat wajib dilakukan, dalam merasionalkan kebutuhan fiskal daerah terutama dari Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus yang mengalami penurunan dimana pendapatan transfer mendominasi kurang lebih 80 persen dari postur APBD Provinsi Papua,” ungkapnya.
Disamping itu, imbuh Ramses Limbong, pemantauan dan pengendalian yang ketat terhadap realisasi yang bersumber dari transfer Dana Otsus menjadi atensi Pemprov Papua, mengingat salah satu penilaian kinerja Otsus adalah tingkat realisasi penggunaan dana otsus dan berdampak pada penerimaan dana Otsus di tahun berikutnya, sesuai dengan regulasi yang tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.
“Pemerintah Provinsi Papua tetap memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Orang Asli Papua melalui hilirisasi berbasis produk unggulan daerah di bidang pertanian. peternakan, kelautan dan perikanan, melalui peningkatan nilai tambah produk didukung dengan pelatihan-pelatihan untuk industri dan pemasaran, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendukung penggunaan atau belanja produk lokal Papua dalam rangka memperluas UMKM, termasuk ketahanan pangan lokal, Aset Pelabuhan Perikanan Hamadi, serta menarik investasi yang tetap memperhatikan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua, sehingga akan memperluas lapangan kerja dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (bat)
