BIAK, Papuaterkini.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Hotel Mapia, Kamis, 17 Oktober 2024.
Sebanyak 100 pengelola PAUD ikut sebagai peserta dalam Bimtek yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi.
Bimtek ini juga dihadiri langsung oleh Bunda PUAD Kabupaten Biak Numfor yang juga adalah anggota DPR RI, Ruth Naomi Rumkabu, SPd.
Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia, SH, MHum mengatakan, PAUD adalah kunci untuk membentuk anak-anak sejak lahir hingga menginjak jenjang pendidikan selanjutnya.
“Pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif adalah bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk itu saya menyambut baik Bimtek ini dan saya berharap dilakukan secara berkesinambungan,” kata PJ Bupati dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt Sekda Biak Numfor Zacharias L Mailoa, ST, MM saat membuka Bimtek PAUD HI.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Kamaruddin SPd menambahkan, layanan stimulasi holistik dimaksud dalam PAUD HI mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua dengan holistik integratif.
Sementara itu, Bunda PAUD Biak Numfor Ruth Naomi Rumkabu, SPd meminta pengelola PAUD di Kabupaten Biak Numfor untuk memberikan dukungan kepada seluruh tenaga pendidik terkhusus bagi guru-guru PAUD.
“Saya berharap untuk kita semua memberikan dukungan sepenuhnya bagi penguatan kapsistas pendidik dan tenaga kependidikan terkhusus bagi guru-guru PAUD kita baik formal maupun non formal,” imbuhnya.
Dikatakan, penguatan kelembagaan dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui kebijakan regulasi dan penganggaran yang dapat kita lakukan lewat sinergitas dan kolaborasi kelembagaan eksekutif dan legislative.
“Penguatan, regulasi dna penggaran tentunya bisa kita komunikasikan dengan semua stakeholder, khususnya lagi antara eksekuti dan legislative,” pungkasnya. (un/bat)
