JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh Pemuda Papua Apniel Sani mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuk putra asli Papua, Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.
“Sebagai orang Papua turut bangga dengan Menteri HAM, karena ada representatif dari Papua sebagai menteri di Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029,” kata Apniel Sani, Sabtu, 9 November 2024.
Apeniel Sabni menilai penempatan mantan Komisioner HAM RI itu, sebagai Menteri HAM sangat tepat. Apalagi, Natalius Pigai memahami kondisi HAM di Indonesia khususnya di Papua.
Bahkan, bagi rakyat Papua tentu sangat berkepentingan dalam penyelesaian masalah HAM. “Saya sebagai salah satu Tokoh Papua, tentu kami berharap kaka Natalius Pigai sebagai Menteri HAM bisa menggunakan moment itu untuk melihat berbagai persoalan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya di Papua,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap Menteri HAM Natalius Pigai mempunyai langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua.
“Kami harap dengan adanya Menteri HAM ini, menjadi jawaban yang baik untuk menuntaskan semua persoalan di Papua, agar Papua bisa lebih maju ke depannya,” katanya.
Apniel Sani menilai ketertinggalan Papua dalam berbagai bidang, lantaran permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di Papua.
“Karena itu, kami harap ada penyelesaian yang kongkrit dan ada langkah-langkah untuk mengungkap semua persoalan yang terjadi di Papua, termasuk persoalan politik dan HAM, sehingga bisa tercipta keadilan dan kesejahteraan di Papua,” harapnya.
Apniel Sani pun mendukung Kementerian HAM untuk mendapatkan alokasi anggaran Rp 20 triliun yang kini tengah menjadi viral.
“Saya rasa itu rasional, karena persoalan utama di Republik Indonesia tidak hanya Papua, itu persoalan hak asasi manusia. Hak-hak dasar masyarakat Indonesia, persoalannya adalah pelanggaran atas hak hidup banyak orang dari Sabang – Merauke, sehingga dibutuhkan anggaran yang besar,” jelasnya.
Ia pun sependapat anggaran yang diusulkan Kementerian HAM dibawah Menteri Natalius Pigai itu digunakan untuk penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM, membangun universitas HAM hingga sosialisasi HAM di Indonesia.
Apalagi, Natalius Pigai ingin membumikan HAM di seantero Nusantara dengan melibatkan 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang mengkoordinasikan kelompok itu, yang tentu saja tidak membutuhkan biaya sedikit. (bat)
