JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pasangan calon Wali Kota Jayapura nomor urut 2 Jhony Banua Rouw akhirnya buka-bukaan dan membeberkan soal anggaran untuk program unggulan Sekolah Gratis di Kota Jayapura.
Apalagi, selama ini banyak pihak yang meragukan dan mempertanyakan anggaran untuk sekolah gratis yang menjadi program unggulannya. Bahkan, ada paslon yang menyampaikan bahwa sekolah gratis tidak mungkin bisa dilakukan di Kota Jayapura.
“Semua paslon menyampaikan tidak mungkin dilakukan, darimana sumber dananya, berapa hitungannya, uang itu cukup atau tidak? Itu pertanyaan yang terus disampaikan,” kata Jhony Banua Rouw, Sabtu, 16 November 2024.
“Ya, selama ini kami tidak menjelaskan itu, karena semua paslon punya strategi masing-masing. Dalam debat etrakhir, saya menjelaskan itu dan debat pertama, saya jelaskan postur APBD Kota Jayapura sebesar Rp 1,6 triliun, ada sekian persen untuk pendidikan sesuai amanat UU Otsus, dimana sekarang 35 persen untuk pendidikan, bukan lagi 30 persen,” sambungnya.
Dalam perdebatan kedua, kata JBR, salah satu kandidat menyampaikan bahwa hitungannya untuk sekolah gratis itu membutuhkan Rp 600 miliar, dengan dikalikan Rp 5 juta per siswa, maka APBD Kota Jayapura tidak cukup.
JBR menjelaskan jika hitungan untuk kebutuhan sekolah gratis itu berrasal dari data Dapodik. Data siswa yang resmi di Kementerian Pendidikan, yang mendapatkan dana BOS.
“Jangan kita menyebut angka-angka dari data yang resmi, yakni Dapodik. Data kita adalah jumlah sekolah negeri di Kota Jayapura sesuai Dapodik tahun 2024, yakni untuk SD, SMP dan SMA/SMK totalnya 127 sekolah negeri dengan jumlah siswa 36.676 siswa. Jumlah sekolah swasta dari SD, SMP dan SMA/SMK totalnya 91 sekolah, jumlah siswa 21.068 siswa,” bebernya.
“Maka total siswa yang ada di Kota Jayapura sebanyak 57.744 siswa baik SD sampai SMA termasuk sekolah negeri dan swasta,” sambungnya.
JBR mengaku ia bersama tim kajian telah menghitung kebutuhan anggaran sesuai data yang dipakai dari pusat, dimana dana BOS untuk SD sebesar Rp 1.090.000 per siswa, SMP sebesar Rp 1.340.000 per siswa, SMA sebesar Rp 1.820.000 dan SMK sebesar Rp 1.940.000.
“Kalau pusat kasih biaya ini, mereka sudah menghitung, ahli menghitung. Bukan asal ngomong. Pertanyaan, dengan dana yang ada ini, sudah ada sekolah SD yang bisa gratis. Kalau hari ini pemimpin kita bilang tidak bisa sekolah gratis, sudah ada di Kota Jayapura yang kami temukan sekolah gratis, yakni di APO Tugu dan Kampung Mosso. Artinya uang itu bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
“Pertanyaannya? berapa sih tambah uangnya kita. Kita asumsi rata-rata 1 siswa hanya membutuhkan Rp 1.700.000, sebab mestinya SD lebih rendah dan SMK lebih tinggi. Maka dibutuhkan Rp 1,7 juta dikalikan total 57.744 siswa di Kota Jayapura, maka totalnya Rp 98,164 miliar. Itu kebutuhan uang yang kita pakai untuk sekolah gratis baik negeri dan swasta,” ungkap JBR.
Mantan Ketua DPR Papua ini berkeyakinan jika kebutuhan anggaran untuk sekolah gratis itu, malah akan lebih rendah lagi, bukan Rp 98 miliar.
“Kami punya keyakinan itu akan lebih rendah, bukan Rp 98 miliar lebih kebutuhan untuk sekolah gratis, karena selama ini pendistribusian tidak merata. Sebab, ada sekolah yang siswanya hanya 20 siswa penerimanya, bahkan di tahun kemarin ada sekolah yayasan yang terima 2 siswa,” katanya.
JBR mengasumsikan jika ada sekolah A terima 10 orang dan sekolah B terima 60 orang siswa. Jika untuk kebutuhan operasionalnya, sekolah A bayar 2 satpam untuk jaga pagi dan malam, bayar cleaning servis dan operasional sekolahnya akan sama dengan sekolah B.
Jika sekolah B 60 orang siswa kali sesuai aturan dana BOS Rp 1.820.000 dapatnya Rp 109.200.000, sedangkan sekolah A 20 siswa kali Rp 1.820.000 yakni 36.400.000. Artinya selisihnya cukup jauh, padahal biaya operasional bayar satpam, listrik dan cleaning servis sama. Yang siswanya sedikit tentu berat, sedangkan siswanya banyak tentu lebih ringan.
“Maka, saya bilang sekolah itu bisa gratis kalau pendistribusiannya merata. Kita kasih sekolah dengan kualitas yang sama. Anak-anak kita distribusikan dengan baik, semua sekolah dapat sama, maka bebannya akan ringan. Yang tadinya sekolah dapat Rp 100 juta, maka bisa naik karena jumlah siswanya naik,” katanya.
JBR mengatakan jika rasio guru dengan siswa maupun rasio kapasitas ruangan dengan siswa, maka saat ini Kota Jayapura terbaik di Papua.
Lebih lanjut, ada ruangan banyak, tapi siswanya sedikit. Yang kapasitasnya 30 orang, hanya terima 20 orang saja. Untuk itu, pihaknya akan mendistribusikan siswa dengan baik.
“Tentu orang tua akan bilang kami tidak mau anak kami sekolah ini, karena dia pikir mereka ingin anaknya sekolah di sekolah yang berkualitas. Begitu sekolahnya kita tingkatkan kualitasnya semua, kita berikan pelatihan guru dan pendidikan serta rolling gurunya. Bahkan, kita ingin misalnya guru matematika bagus, bisa mengajar di sekolah lain. Ini sama seperti dokter spesialis yang bisa praktek di rumah sakit lainnya,” ungkapnya.
JBR memastikan sekolah gratis ini bisa diterapkan di Kota Jayapura, sebab APBD Kota Jayapura cukup. Apalagi, hal ini masalah politik anggaran saja. Itu bisa dikurangi dari yang lain untuk dipindahkan, misalnya biaya perjalanan dinas bisa dipangkas untuk sekolah gratis. Itu tergantung pemimpin punya hati atau tidak.
JBR menegaskan kebutuhan anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 98 miliar lebih itu, belum termasuk dana BOS dari APBN sebesar Rp 46 miliar untuk siswa di Kota Jayapura.
“Itu belum termasuk dana BOS. Ini murni dari APBD Kota Jayapura,” tandasnya.
Diakui, setelah diskusi dengan para kepala sekolah dan guru di Kota Jayapura, yang selama ini tidak pernah diundang kepala dinas untuk diskusi, mereka menyampaikan jika untuk sekolah gratis ini, tidak usah Rp 1,7 juta, tapi Rp 1 juta pers siswa pun bisa untuk kasih sekolah gratis di Kota Jayapura.
Selama ini, sekolah yang ada di Kota Jayapura hanya menerima Rp 100 juta dalam setahun dari Pemkot Jayapura.
“Tapi uang APBD Kota Jayapura ini dikasih ke sekolah, padahal itu menjadi kewajiban, tupoksi dan kewenangan dari Kota Jayapura ini, tapi hanya dikasih Rp 100 juta 1 tahun. Tidak ada sekolah yang terima lebih dari Rp 200 juta di Kota Jayapura tiap tahun. Coba liat buku APBD Kota Jayapura, dana yang diberikan kepada sekolah untuk operasional sekolah dari Pemkot Jayapura kepada sekolah-sekolah,” paparnya.
“Pengakuan dari para kepala sekolah hanya dapat Rp 100 juta di sekolahnya, ada yang dapat Rp 50 juta, malu saya sebut nama sekolah ini. Totalnya hanya Rp 2,7 miliar yang dikasih dari KOta kepada sekolah-sekolah. Pertanyaannya uang yang begitu banyak dimana?,” ungkapnya.
JBR menambahkan dana DAK juga sekarang bisa dipakai untuk operasional sekolah. Nah, dana DAK dari pusat bisa diambil untuk operasional sekolah.
“Jadi, saya pastikan kami bisa pergi bawa uang dari pusat ke sini. Masyarakat tidak usah khawatir, karena kami punya hati untuk bisa menerapkan sekolah gratis di Kota Jayapura,” katanya.
“Kalau ada yang hitung Rp 5 juta. Tanya Rp 5 juta itu darimana? Cuma asal sebut, atau kah bermimpi langsung sebut ini Rp 5 juta kali sekian siswa jadi Rp 600 miliar. Darimana dapat hitungannya?,” pungkasnya. (bat)
