JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pasangan calon Wali Kota Jayapura nomor urut 2 Jhony Banua Rouw – HM Darwis Massi menjanjikan untuk memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal baik tukang ojek, sopir angkot, nelayan hingga buruh TKBM.
Hal itu disampaikan paslon Wali Kota Jayapura yang akrab disapa JBR – HADIR dalam setiap kampanye baik dalam bentuk tatap muka atau pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis.
“JBR – HADIR juga akan berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis kepada masyarakat,” kata Jhony Banua Rouw saat mengunjungi layanan pemeriksaan kesehatan gratis di BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura, Kamis, 14 November 2024.
Menurutnya, jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu, akan diberikan bagi para tukang ojek, sopir, petani, buruh TKBM, mama-mama pedagang hingga hamba Tuhan.
Menurutnya, jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu, akan memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja informal itu, misalnya jika terjadi kecelakaan kerja untuk tukang ojek, maka akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jika meninggal dunia, maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta.
“Dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, agar meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan, karena ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
JBR mengatakan jika pemerintah daerah yang akan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, bukan para pekerja informal itu.
“Nantinya, pemerintah yang bayar iurannya. Bukan para pekerja yang bayar. Itu artinya BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk para pekerja informal. BPJS Ketenagakerjaan ini akan gratis, kalian daftar saja dan pemerintah yang bayar iurannya,” jelas Ketua DPD Partai NasDem Kota Jayapura ini.
Diakui, memang saat ini program pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal di Kota Jayapura itu, akan dipertanyakan anggarannya darimana. Namun, JBR memastikan jika seorang pemimpin yang memiliki hati untuk rakyat, pasti bisa memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu.
“Kalau saya pemimpin punya hati untuk rakyat, saya kasih BPJS Ketenagakerjaan itu. Maka, saya bisa dapat uang untuk membiayai itu. Saya punya keyakinan, saya bisa mendapatkan uang itu. Karena program itu ada. Kalau kami di daerah tidak mampu, kami di pusat ada. Kalau pemimpin tidak punya konsep dan konektivitas di pusat, percuma karena ia tetap berpikir uang disitu (ABPD) saja. Saya berpikir bagaimana uang dari pusat dibawa kesini untuk rakyat Kota Jayapura,” ujarnya.
Bahkan, imbuh JBR, hal itu sudah ia buktikan dengan membawa sejumlah program dari pusat datang untuk rakyat di Papua, termasuk Kota Jayapura.
JBR mengungkapkan sejumlah program dari pusat yang diperjuangkannya untuk Papua termasuk Kota Jayapura itu, seperti program bantuan beasiswa, rehab rumah, pengaspalan jalan lingkungan, lampu jalan, penyambungan listrik gratis dan lainnya.
Khusus untuk program rehab rumah, JBR menambahkan, jika sudah ada ribuan warga di Papua termasuk di Kota Jayapura telah mendapatkan dan menikmati adanya program bantuan rehab rumah ini.
“Itu uang bukan dari Kota Jayapura. Itu uang yang saya pergi perjuangkan itu lewat Partai NasDem. Partai NasDem perjuangkan itu, Kota Jayapura terima itu. Kepala dinas cuma terima saja. Saya yang bawa kesini. Sampai saat ini sudah 4.000 unit rumah dapat bantuan rehab rumah di Kota Jayapura,” jelasnya.
“Uang itu ada, tapi jika pemimpin tidak punya akses dan tidak punya kemampuan untuk melobi barang ini, tidak akan datang. Apalagi, untuk rehab rumah ini, tidak ada potongan apapun,” pungkasnya. (bat)
