Waket dan 30 Anggota DPRP Terima Aspirasi Aliansi BEM se Kota Jayapura Terkait Penolakan Transmigrasi di Papua

Wakil Ketua DPR Papua sementara Herlin Beartix Monim didampingi 30 anggota DPR Papua menerima aspirasi Alainsi BEM se Kota Jayapura di Lingkaran Abepura.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua DPR Papua sementara, Herlin Beatrix Monim didampingi 30 anggota DPR Papua bersama Sekretaris DPR Papua Juliana J Waromi beserta sfat menerima aspirasi dari Aliansi BEM se Jayapura dalam demo di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 4 November 2024. 

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi BEM se Jayapura dalam aksi itu, menuntut agar segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua, Papua bukan tanah kosong.

Selain itu, mendesak segera hentikan PSN dan tarik PSN dari Tanah Merauke dan seluruh tanah Papua. Negara Republik Indonesia berhenti klaim tanah adat.

“Kami Aliansi BEM se JAYAPURA menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di Tanah Papua,” tegas Korlab Umum Maksi You didampingi Wakorlap Markus Busup dalam pernyataan sikap Aliansi BEM se Jayapura.

Mestinya,  Negara segera berikan pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan layak bagi orang asli Papua. Negara hentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua dan Negara Republik Indonesia segera berikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai Undang-Undang Otsus yang berlaku

“Jika tidak tidak menanggapi aspirasi kami. Kami Aliansi BEM se Kota Jayapura akan melakukan konsolidasi dengan jumlah masa yang besar kami akan lumpuhkan seluruh Papua,” tandasnya.

Aliansi BEM se Kota Jayapura melihat bahwa dengan adanya program transmigrasi akan berdampak pada Masyarakat Adat Papua sehingga masyarakat adat akan hehilangan tanah, hutan, air serta sumber daya alam.

Selain itu, adanya program transmigrasi berpaket dengan Program Proyek Strategis Nasional  (PSN) yang direncanakan negara. Demi kelancaran investasi dan eksploitasi dibutuhkan tenaga dari luar dan kemudian untuk mengamankan investasi perlu tangan besi pengiriman Militer tanpa prosedur hukum yang akan semakin masif di Papua.

‘Aliansi BEM se Kota Jayapura menilai bahwa transmigrasi ini membawa dampak yang sangat buruk bagi orang asli Papua. Menteri Transmigrasi harus jeli melihat Undang Undang Otsus, dengan adanya transmigrasi, maka orang Papua mengalami genosida, ekosida, etnosida bahkan kehilangan tanah, hutan, air serta sumber daya alam kemudian jumlah orang Papua mulai berkurang dan jumlah non orang asli Papua semakin bertambah hal ini sangat membahayakan bagi orang Papua menuju pemusnahan ras kulit hitam rambut keriting diatas tanah airnya sendiri,” pungkasnya.

Menanggapi aspirasi itu, Wakil Ketua sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan jika DPR Papua menerima aspirasi dan akan meneruskan ke pemerintah pusat.

“Saya Wakil Ketua DPR Papua sementara didampingi 30 anggota DPR Papua menerima aspirasi. Ini pertama kali DPR Papua datang dengan jumlah yang begitu banyak, itu berarti kami langsung menerima aspirasi ini, kami turun langsung kepada rakyat dan menerima aspirasi dan kami akan teruskan kepada pemerintah pusat, DPR RI dan DPD RI,” kata Herlin Monim dihadapan ratusan massa. 

Yang jelas, kata Herlin Monim, DPR Papua tentu akan melaksanakan tugas dalam meneruskan aspirasi itu dan meminta kepada Aliansi BEM se Kota Jayapura untuk mendukung dan menopang situasi keamanan di Papua.

“Kami memberi aspresiasi kepada adek-adek, sehingga hari ini demo berjalan dengan baik dan aman, semua akan kembali. Jika demo disampaikan dengan aman, tentu semua pihak akan memberikan dukungan,” imbuhnya. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *