YALIMO, Papuaterkini.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Yalimo masa bakti 2022-2025, mengingatkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Jalur Pengangkatan atau kursi otsus untuk menjaga netralitas pribadi sebgaai para tokoh anak Yali dan sebagai akademisi.
Hal itu diingatkan Ketua DPC GAMKI Yalimo, Simon Walilo, SIKom didampingi Sekretaris DPC GAMKI Yalimo, Lanais Yangalib, SH dalam siaran persnya, Selasa, 21 Januari 2025, terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta seleksi yang saat ini akan dilaksanakan 20 – 21 Januari 2025.
“Untuk itu, Pansel selalu menjaga netralitas pribadi sebagai para tokoh-tokoh anak Yali dan sebagian akademisi yang dilibatkan kedalam panitia seleksi, maka tentunya menjadi suatu perhatian penuh dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, menciptakan ruang kepada seluruh anak Yalimo,” kata Simon Walilo.
Sekretaris Cabang DPC GAMKI Yalimo Lanais Yangalib, SH mewakili seluruh perangkat organisasi Gamki Yalimo sampaikan bahwa jika untuk kursi jalur pengangkatan sejumlah 6 kursi di Kabupaten Yalimo yang sedang melakukan verifikasi administrasi ini, lebih baik memberikan kesempatan kepada generasi Yalimo yang sudah siap secara intelektual, tetapi mempertimbangkan juga perwakilan suku-suku yang ada, apalagi di Yalimo terdapat 3 suku yaitu Suku Yali, Mek dan Kapauri dan ada beberapa suku tambahan, baik suku yang menggunakan bahasa Hubula, Lani dan lain-lain.
“Kami GAMKI Yalimo berharap besok kasih kesempatan kepada tiga suku itu, kemudian perlu juga kita melihat mereka yang belum pernah kerja ini ada potensi untuk apa kalau kita yang sudah lama kerja, kita yang masuk kerja lebih bagus kita kasih kesempatan kepada generasi karena selama ini kita siapkan mereka itu tujuannya untuk mereka datang kerja di berbagai bidang salah satunya juga adalah yang punya potensi generasi muda Yalimo, kita kasih waktu dan kesempatan buat mereka supaya bisa membawa aspirasi masyarakat dari tiga suku yang ada,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, ketika ruang ini selalu diambil kepentingan para pemain lama dengan istilah jatah dan sebagainya, maka generasi emas Yalimo saat ini mereka akan jadi pengangguran luar biasa.
“Ini berarti sama saja kita tidak berhasil menciptakan ruang kepada generasi kita, karena pemerintah dengan biaya studi sudah bantu mereka, sehingga wajib hukumnya, kita kerja sama menciptakan ruang kerja generasi penerus Kabupaten Yalimo,” tandasnya.
Ia berharap dalam rekrutmen Anggota DPRK Yalimo ini tidak melupakan keterwakilan perempuan Yalimo menjadi peserta seleksi sehingga Pansel memberikan kesempatan 30% secara utuh. Jangan kemudian kuota 30% dipenuhi oleh laki-laki, mengingat Undang-Undang Otsus 30% perempuan telah jelas mengatakan bahwasanya, dalam Ayat 2 berbunyi: yang dimaksud dengan seperempat (1/4) kali dari jumlah anggota DPRD/DPRK termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30 persen keterwakilan perempuan.
Sebab, ujar Simon Walilo, selama ini dalam lembaga legislative di Kabupaten Yalimo belum diwakilkan sebagai representase perempuan sehingga dengan adanya 6 kursi melalui jalur pengangkatan ini, justru Pansel ciptakan ruang seluas-luasnya untuk representase perempuan.
Selain itu, imbuhnya, tidak boleh ada titipan pemerintah atau oknum siapapun dalam rekrutmen anggota DPRK Yalimo ini.
“Kami pemuda terutama dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, lintas gereja ikut kawal pemberitaan pansel beberapa waktu lalu, tetapi hal tersebut sangat tidak relevan dengan perkembangan di dalam kerja-kerja nyata, tetap masih saja diduga ada intervensi para pemangku kepentingan masih ada manuver,” tandasnya.
“Disini kami tegaskan secara jujur, adil dan bijaksana kepada pansel, sesungguhnya kursi DPRK tidak disebutkan dalam bab atau pasal manapun di UU Otsus bahwa adanya kursi pemerintah, yang ada adalah kursi pengangkatan karena itu juknis yang diturunkan pemerintah melalui peraturan gubernur menjadi lalu lintas pansel dan masyarakat yang mengikuti peserta seleksi,” pungkasnya. (bat)