JAYAPURA, Papuaterkini.com – Denny Henrry Bonai, ST resmi dilantik sebagai Ketua DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah janji dalam rapat paripurna, Selasa, 7 Januari 2025 malam.
Setelah pengucapan sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, SH, MH, Denny Henrry Bonai yang berasal dari Partai Golkar ini, menerima palu pimpinan yang diserahkan oleh Ketua Sementara DPR Papua, Tan Wie Long.
Dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji ini, Denny Henrry Bonai didampingi Herlin Beatrix Monim sebagai Wakil Ketua I DPR Papua, Mukry M Hamadi sebagai Wakil Ketua II DPR Papua dan H Supriadi Laling sebagai Wakil Ketua III DPR Papua.
Usai dilantik, Denny Henrry Bonai melanjutkan jalannya rapat paripurna didampingi tiga Wakil DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, Mukry Hamadi dan Supriadi Laling.
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai mengatakan, dengan telah terlaksananya pengambilan sumpah janji pimpinan DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029, telah terbentuk salah satu alat kelengkapan DPR Papua yakni pimpinan DPR Papua.
“Berkenaan dengan hal itu, kami yang dipercayakan selaku pimpinan DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029 menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada mantan pimpinan sementara yang selama ini telah bekerja dengan baik memimpin rapat-rapat, menfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi dewan, menfasilitasi penyusunan tata tertib DPR Papua dan penetapan pimpinan definitif DPR Papua,” katanya.
Denny Bonai menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Papua atas kepercayaan dan dukungannya untuk mengantarkannya duduk di lembaga DPR Papua, selaku pimpinan DPR Papua untuk lima tahun mendatang.
“Kami menyampaikan terimakasih kepada Pj Gubernur Papua yang telah menindaklanjuti proses pengangkatan pimpinan DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPR Papua. Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah memandu pelaksanaan sumpah janji pimpinan DPR Papua pada hari ini,” ujarnya.
Untuk itu, Denny Bonai meminta dukungan anggota DPR Papua dan semua stakehoder agar tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029 dapat melaksanakan dengan baik.
Sebab, DPR Papua merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Papua yang mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang yang berat.
“Kami menghimbau semua anggota dewan untuk bersatu pada memperjuangkan aspirasi rakyat dan bersinergi dengan pemerintah daerah beserta jajaran dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna itu, Ketua Sementara DPR Papua Tan Wie Long dalam sambutannya mengatakan, sesuai pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedomanan Penyusunan Peraturan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Sementara DPRD Bertugas Memimpin Rapat DPRD, Meanfasilitasi Pembentukan Fraksi, Menfasilitasi Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tetrib dan memproses Penetapan Pimpinan Definitif DPRD.
Berkenaan dengan tugas pimpinan sementara itu, Tan Wie Long menyampaikan pada 20 November 2024 telah menfasilitasi rapat paripurna pengumuman fraksi-fraksi DPR Papua sekaligus Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Penyusunan Tata Tertib DPR Papua.
“Adapun fraksi-fraksi DPR Papua pada saat ini, diantaranya Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan dan Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan,” katanya.
Selain itu, pihaknya menfasilitasi penyusunan Tata Tertib DPR Papua, dimana Panitia Khusus telah melakukan penyusunan rancangan Tata Tertib DPR Papua dan telah dilakukan konsultasi dan pada saat itu sedang dilakukan fasilitasi oleh Kemendagri.
“Untuk itu, kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama, rancangan Tata Tertib DPR Papua dapat segera dilakukan penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi dan ditetapkan dalam rapat paripurna sehingga dapat diundangkan dalam lembaran daerah,” jelasnya.
Selain itu, juga telah memproses pimpinan definitif DPR Papua dimana pada 9 Desember 2024 telah dilakuakn rapat paripurna pengumuman Pimpinan DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029, selanjutnya melalui Pj Gubernur Papua telah disampaikan kepada Mendagri untuk pengesahannya, sehingga pada hari ini dilakukan pengucapan sumpah janji pimpinan DPR Papua berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.14-5018 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPR Papua.
“Untuk itu, kami mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang telah ditetapkan sebagai pimpinan DPR Papua,” katanya.
Diakui, pembentukan fraksi dan penetapan pimpinan definitif, tentunya belum mengakomodir anggota DPR Papua yang berasal dari unsur mekanisme pengangkatan, mengingat keanggotaan DPR Papua dari unsur mekanisme pengangkatan itu masih dalam proses rekrutmen.
“Tentu nanti setelah anggota DPR Papua dari unsur mekanisme pengangkatan diambil sumpah janji, kami mengharapkan kepada pimpinan DPR Papua dapat menfasilitasi pembentukan kelompok khusus dan pengusulan pimpinan DPR Papua yang berasal dari Anggota DPR Papua unsur pengangkatan sesuai peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Pj Gubernur Papua Ramses Limbong menyampaikan selamat kepada pimpinan DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029 yang telah diambil sumpah janjinya.
“Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh masyarakat Papua, saya menyampaikan ucapan selamat kepada parга pimpinan DPR Papua yang baru saja diambil sumpah/janji. Saya meyakini, dengan pengalaman dan komitmen yang dimiliki, Pimpinan DPR Papua yang baru akan mampu membawa lembaga ini menuju keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua,” katanya.
Apalagi, ujar Pj Gubernur Ramses Limbong, Papua diperhadapkan dengan isu nasional yang telah dirumuskan dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, juga harus mampu menjawab isu strategis Provinsi Papua yaitu kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan ekologi, ekonomi, infrastruktur, stabilitas keamanan dan tata kelola pemerintahan.
“Oleh sebab itu, pengucapan sumpah/janji saat ini bukan hanya momentum seremonial, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. DPR Papua sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi memiliki peran penting dalam mengawal dan mengarahkan kebijakan daerah, sehingga visi pembangunan Papua dapat terwujud secaга optimal,” ujarnya.
Ramses Limbong mengajak kepada pimpinan yang baru dan seluruh anggota DPR Papua untuk terus memperkuat kemitraan untuk bahu- membahu mengatasi tantangan yang ada, termasuk dalam mengelola sumber daya yang terbatas, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua.
Apalagi, kata Ramses Limbong, kemampuan fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup signifikan pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Penurunan pendapatan dari Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer, PAD dan sumber-sumber lainnya mengharuskan untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran.
Ditambahkan, DPR Papua memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya telah memerintahkan TAPD Provinsi Papua untuk melakukan efisiensi belanja khususnya belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat dan lain-lain, selanjutnya memfokuskan pada belanja-belanja yang dapat berdampak langsung kepada Masyarakat, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan belanja pada kinerja pelayanan kepada Masyarakat, sebagaimana perwujudan dari Asta Cita RPJM Nasional 2025-2029 yang juga akan menjadi acuan bagi daerah baik Provinsi dan Kab/Kota dalam penyusunan dokumen RPJMD,” pungkasnya. (bat)
