JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi I Bidang Pemerintahan Umum DPR Papua siap berkolaborasi dan kebersamaan dengan 19 mitra kerja untuk mendukung program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua.
Banyaknya mitra kerja baik OPD maupun instansi vertikal di Provinsi Papua itu, tentu saja menjadi tugas berat yang diemban oleh Komisi I DPR Papua.
Ketua Komisi I DPR Papua Tan Wie Long menyebutkan mitra kerja Komisi I diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR Papua, Sekretariat MRP, TNI, Polri, Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Badan Penghubung Daerah, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Biro Organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kanwil Hukum HAM dan Kanwil Kemenag dan Badan Pengarah Percepatan Percepatan Otsus Papua.
“Memang mitra kerja Komisi I banyak sekali. Ini butuh kerja-kerja yang benar-benar kita lakukan secara maksimal,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Along, sapaan akrab Politisi Partai Golkar ini, program kerja Komisi I DPR Papua, pertama akan mengundang mitra kerja untuk melakukan perkenalan antara Komisi I yang baru dengan mitra.
Kedua, akan melakukan kunjungan ke kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, sehingga ada sinkronisasi kerja antara kabupaten/kota bersama Pemprov Papua.
“Kami Komisi I sangat konsen untuk mendengar, melihat dan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Tentu Komisi I yang paling seksi dan krusial yang menjadi hal-hal yang paling pokok adalah masalah pertanahan. Oleh karena itu, kami tidak bisa mengesampingkan hal-hal yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, itu akan bertanggungjawab dan mendengar aspirasi masalah tanah yang selama ini mungkin ‘belum terselesaikan dengan baik’ antara pemilik, pihak ketiga ataupun pemerintah,” paparnya.
Tan Wie Long bersyukur lantaran dipercaya menjadi Ketua Komisi I DPR Papua. Tentu, tugas yang paling diprioritaskan Komisi I DPR Papua harus benar-benar sejalan dan mendukung program-program pemerintah Papua dan seluruh stakeholder yang ada.
“Program kerja yang akan dilaksanakan di Komisi I tidak sendiri, akan tetapi akan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi, Sekretaris dan seluruh Anggota. Kami akan bekerja untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi bagaimana menerima dan menyerap aspirasi masyarakat, mengenai APBD tahun 2025 dan tahun 2026,” terangnya.
“Kami harus memperhatikan hal ini karena mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan mengenai hak hidup, masalah pendidikan masalah kesehatan, walupun itu bukan di bidang kami akan tetapi kami punya tanggungjawab untuk menyampaikan kepada pemerintah,” pungkasnya. (bat)
