JAYAPURA, Papuaterkini.com – Usai alat kelengkapan dewan disahkan, 4 Februari 2025, Komisi IV DPR Papua Membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam langsung tancap gas dengan meninjau longsor di Jalan Ring Road, Hamadi, Kota Jayapura, Kamis, 6 Februari 2025.
Komisi IV DPR Papua ingin memastikan penanganan longsor yang mengenai bahu jalan di Jalan Ring Road Hamadi itu dengan cepat, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, akibat adanya longsoran material.
Kepala Dinas PUPR Papua Amos Wenda memperkirakan untuk penanganan longsor di jalan Ring Road Hamadi itu, membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 miliar – Rp 7 miliar.
‘Prediksi saya diperkirakan Rp 5 miliar – Rp 7 miliar sampai selesai. Nah, kami sudah menurunkan tim perencanaan untuk memastikan kebutuhannya,” ujarnya.
Kapan dimulai pekerjaan perbaikan longsor? Kadis PUPR Amos Wenda mengaku jika segera membahas anggaran untuk penanganan longsor.
“Setelah ada kepastian anggaran, baru kami bisa bergerak. Namun, kami pastikan penanganan longsor ini tidak boleh berlarut-larut, apalagi sudah mulai ada pembahasan penanganan longsor ini,” katanya.
Apalagi, lanjut Amos Wenda, Komisi IV DPR Papua mendukung penanganan longsor dengan cepat, sehingga pihaknya langsung turun ke lapangan, termasuk hal teknis.
Yang jelas, kata Amos Wenda, Dinas PUPR Papua langsung bergerak cepat dengan adanya longsor di Jalan Ring Road Hamadi itu, termasuk membersihkan material pasir dan batu yang memenuhi bahu jalan tersebut, termasuk yang ada di luar pagar Jalan Ring Road.
Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bapperinda Papua bersama tim yang berencana untuk bertemu Sekda Papua untuk membahas anggaran penanganan longsor.
Ia menilai longsor akibat curah hujan tinggi itu wajar, sebab tidak diimbangi dengan struktur yang baik, namun trap yang dibuat tidak sesuai dan tulangan yang dipakai besi 8 sehingga tidak mampu menahan lonsgor, sehingga ke depan harus menggunakan besi 16 dan trap-trap yang dibuat harus juga disiapkan untuk air di setiap trap.
“Kami berterimakasih kepada Bapperinda dan bapak Sekda, karena ini masuk tidak melalui perencanaan, tapi ini darurat atau force major. Terimakasih kepada BPBD yang melakukan penanganan pendahuluan longsor ini,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun mengakui jika memang AKD DPR Papua baru terbentuk Selasa, 4 Februari 2025, namun Rabu, 5 Februari 2025 libur sehingga pada Kamis, 6 Februari 2025, Komisi IV DPR Papua langsung bekerja turun mengecek langsung kondisi longsor di Jalan Ring Road untuk segera diperbaiki.
“Ini tugas kami dalam melakukan pengawasan bersama mitra kerja Komisi IV DPR Papua, yakni Kepala Dinas PUPR Papua, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura kita minta untuk hadir,” katanya.
Dikatakan, Komisi IV DPR Papua meminta untuk pembersihan bahu jalan yang terkena longsoran material tanah, pasir dan batu. Dan, pembersihan material ini sementara tengah dilakukan Dinas PUPR Papua.
‘Selain itu, kita minta pembersihan di sekitar longsoran dan ini sementara sudah dilakukan dan kita minta secepatnya harus tuntas. Apalagi, longsor ini diluar dugaan atau force major sehingga penananannya menggunakan dana tak terduga,” ujarnya.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua untuk secepatnya membahas longsor ini, sebab Jalan Ring Road Hamadi ini merupakan bukan hanya digunakan masyarakat di Kota Jayapura saja, tetapi dari kabupaten lain juga menggunakannya, sehingga penanganannya harus cepat untuk tidak menghambat pengguna jalan.
“Kita beri apresiasi kepada Pemprov Papua lewat pak Sekda, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura. Kita beri apresiasi kepala Dinas PUPR Papua yang mengambil langkah cepat melakukan pembersihan material longsoran itu, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lagi,” imbuhnya.
Wakil Ketua III DPR Papua, H Supriadi Laling mengapresiasi kepada kepada Sekda Papua bersama jajaran yang cepat tanggap merespon persoalan longsor di Jalan Ring Road Hamadi ini. Sebab, jalan ini akan menganggu pelayanan umum kepada masyarakat sehingga harus segera diselesaikan.
“Kehadiran kami sebagai anggota DPR Papua, adalah mitra pemerintah. Jelas kami menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau langsung kondisi longsor di Jalan Ring Road Hamadi,” katanya.
Namun demikian, ujar Supriadi Laling, jika kondisi APBD Papau sedang tidak baik-baik saja, sehingga kehadiran anggota DPR Papua untuk membantu meningkatkan PAD, sehingga melihat langsung kondisi Jalan Ring Road Hamadi yang berpotensi menghasilkan PAD.
“Tadi disampaikan bahwa langkah paling awal adalah melakukan kajian yang secara representatif sehingga mendapatkan manfaat dari itu. Ini perlu masukan dan solusi jangka pendek untuk bisa menarik retribusi di Jalan Ring Road,” imbuhnya.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapperinda Papua, Alva Kapisa menambahkan, secara teknis sudah menyampaikan kepada Dinas PUPR, termasuk dari sisi regulasinya.
“Kami memang sedang mempersiapkan legal untuk force majornya. Karena memang ini adalah dasar teman-teman dinas teknis untuk bekerja, karena memang tidak masuk dalam perencanaan, karena ini memang bencana,” jelasnya.
“Kita sedang siapkan surat terkait penanganan longsor di beberapa titik di Kota Jayapura seperti Jalan Ring Road, Polimak dan Angkasa. Memang itu yang akan ditindaklanjuti segera, terkait penganggarannya kita diskusikan lebih lanjut lagi. Intinya jika force major ini, kami siap. Apalagi, anggaran sudah ada, namun kami menunggu dari sisi teknisnya.” imbuhnya.
Sekadar diketahui, kunjungan kerja pertama ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun didampingi Wakil Ketua Komisi IV Edward Norman Banua, Sekretaris Komisi IV, Jefry Hendry Bisai bersama anggota komisi Jansen Monim, Frangklin E Wahaey, Yermias Yoseph Yanggu Wouw, Alberth Meraudje dan H Wagus Hidayat. Bahkan, Wakil Ketua III DPR Papua, H Supriadi Laling turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR Papua ini.
Dalam kunjungan kerja di tempat longsor Jalan Ring Road Hamadi ini, disambut Kepala Dinas PUPR Papua Amos Wenda, Kepala Dinas Perhubungan Papua, David Telenggen, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Noldy Rampi, Kabid Perencanaan Bapperinda Papua, Alva Kapisa dan pejabat dari Dispenda Papua. (bat)
