MULIA, Papuaterkini.com – Sesuai kesepakatan damai yang ditandatangani kedua pasangan calon Bupati Puncak Jaya yang mediasi oleh Gubernur Papua Tengah, hendaknya harus diikuti dan ditaati oleh pendukung kedua paslon bupati.
Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib mengatakan, kesepakatan damai yang ditandatangani kedua paslon bupati itu, agar tidak lagi saling serang atau terjadi konflik antar kedua kubu pendukung paslon bupati.
“Jika itu dilakukan, maka resikonya berkelanjutan. Saya pikir kesepakatan damai kedua paslon bupati itu, harus dipahami para pendukung kedua paslon bupati,” katanya.
Pj Bupati Yopi Murib berharap apapun keputusannya dari rekapitulasi suara ulang yang dilakukan KPU RI itu, semua pihak terutama kedua kubu pendukung paslon Bupati Puncak Jaya untuk menerimanya dengan lapang dada.
“Artinya bahwa kita menunggu. Siapapun yang terpilih dalam tahapan rekapitulasi suara ulang itu, maka itulah pilihan Tuhan, untuk memimpin Kabupaten Puncak Jaya lima tahun ke depan,” ujarnya.
“Saya harap tidak memprovokasi ke masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya khususnya yang ada di dalam Ibu Kota Mulia, agar tidak ada masalah dan konflik saling serang hingga memakan korban lagi,” sambungnya.
Berdasarkan kesepakatan damai kedua paslon bupati Puncak Jaya yang dimediasi oleh Gubernur Papua Tengah, Pj Bupati Yopi Murib meminta kedua pendukung paslon bupati memahaminya.
“Sehingga siapapun memulai konflik, maka resikonya kembali kepada kedua paslon bupati. Ini penting saya sampaikan supaya tidak melakukan konflik lagi,” tandasnya.
Pj Bupati Yopi Murib meminta khusus pendukung kubu paslon 01 dan paslon 02 untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Puncak Jaya, tidak lagi melakukan aksi pembakaran-pembakaran rumah dan kantor.
“Stop melakukan pembakaran-pembakaran rumah. Kami melihat sampai tadi Kamis, 13 Maret 2025 dini hari, masih ada pembakaran rumah di Mulia. Nah, kalau pelakunya ketemu, maka itu akan diproses hukum, sudah tidak lagi memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukannya,” tegas Yopi Murib.
“Pada siang dan sore tidak melakukan aksi pembakaran, tapi tengah malam dan dini hari baru melakukan pembakaran. Entah itu dari kubu mana? Kami belum tahu motifnya. Tapi kami harap tidak dilakukan lagi. Jangan sampai pemerintah dan TNI – Polri mendapatkan pelakunya, sebab jika ketahuan pelakunya dari kubu mana, maka mengarah kepada pimpinan atau kedua paslon bupati, sehingga pendukung kedua kubu paslon bupati jangan melakukan aksi itu,” jelasnya.
Ia berharap kepada seluruh tokoh intelektual, tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak langsung menanggapi terkait isu-isu berita yang belum tentu benar terkait situasi di Puncak Jaya.
“Hanya karena dapat telepon saja, langsung bereaksi menyalahkan pemerintah daerah atau Pj Bupati, kapolres dan Dandim, tapi mari datang ke Puncak Jaya untuk melihat realita yang terjadi, sehingga bisa menanggapi kabar atau berita yang beredar,” tandasnya.
“Padahal, kami anak-anak daerah, kami anak Dani. Pemerintah yang ada ini, saya dan pak Plh Sekda adalah anak daerah dan kami merasakan sakitnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebagai anak daerah, bahkan sebagai tim sukses, lalu menyoroti kami pemerintah daerah, itu tidak boleh. Saya harap ini dipahami untuk kita semua,” paparnya.
Ditambahkan, dengan kondisi yang berangsur membaik, Pj Bupati Yopi Murib berharap penyelenggaraan pemerintahan mestinya sudah harus jalan.
“Saya menghimbau kepada seluruh ASN, mulai dari sekretariat daerah, staf ahli, kepala dinas, elelon III dan IV, mari kembali bekerja untuk melaksanakan program-program yang sudah disiapkan pada tahun anggaran 2024,” pesannya.
Apalagi, diakui Yopi Murib, sejak ia dilantik sebagai Pj Bupati Puncak Jaya pada 27 November 2024 hingga pertengahan Maret 2025, pasca terjadinya konflik Pilkada, tidak ada kepala dinas atau ASN bekerja.
“Begitu saya turun lapangan melihat situasi untuk meredakan konflik ini, kepala dinas atau ASN tidak bisa bersama-sama dengan kami,” jelasnya.
“Hari ini karena situasi sudah mulai kondusif mari kita hadir ke sini untuk melaksanakan tugas sebagai ASN, untuk program-program yang sudah dituangkan dalam APBD tahun 2025,” sambungnya.
Apalagi, banyak persoalan yang dihadapi, salah satunya masalah pendidikan. “Saya bisa perintahkan kepala dinas, tapi mana kepala dinas. Padahal, pendidikan ini sangat penting, anak-anak SD, SMP dan SMA khususnya kelas III dalam waktu dekat sudah ujian. Itu sangat disayangkan,” ujarnya.
“Kita mau koordinasi dengan provinsi, saya mau evakuasi turun ke Nabire, Jayapura atau Timika untuk bisa ikut proses belajar, saya bisa perintahkan itu tapi siapa yang melakukannya, karena kepala dinas tidak ada di Puncak Jaya. Untuk itu, saya harap dalam waktu dekat semua ASN terutama kepala dinas hadir untuk menjalankan roda pemerintah, termasuk masa depan anak-anak sekolah yang bisa dirugikan,” pungkasnya. (bat)
