Merauke, papuaterkini.com– Sekitar 70-an orang mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan. Mereka diterima oleb Wakil Gubernur, Paskalis Imadawa dan diterima di ruang rapat pada Jumat, (7/3).
Maksud kedatang mereka adalah ketidak puasanya terhadap hasil pansel DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) di Provinsi Papua Selatan.
Thomas Tonggap, Ketua Tim Independen Pengawal Administrasi DPRK Provinsi Papua Selatan mengungkapkan rasa penyesalan cara kerja Pansel DPRK yang diketuai oleh Agustinus Joko Guritno.
“Kami sampaikan bahwa ada ketidakadilan disini, bekas pejabat mulai bermain, seharusnya oknum yang nota bene sudah cukup kenyang dari pendapatannya tetapi oknum tersebut mau merebut kursi afirmasi lembaga adat juga” katanya.
Menururutnya kursi afirmasi sudah menjadi bagian OAP (orang asli Papua) sesuai dengan UU Otsus.
Pengangkatan kursi afirmasi Otsus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dilakukan dengan mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlakuan khusus kepada OAP.
Mekanisme pengangkatan kursi afirmasi Otsus dilakukan dengan cara memilih 1/4 dari jumlah anggota DPRD hasil pemilihan umum legislatif (pileg). Pengisian anggota DPRK baru merupakan wujud kebijakan afirmasi bagi OAP.Mekanisme dan tahapan pengangkatan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
Dirinya perpendapat bahwa pengangkatan kursi afirmasi rupanya tidak sesuai lagi amanat Otsus makanya mereka berdialog dengan Wakil Gubernur Papua Selatan. (pit)
