JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua terkait keluhan orang tua anak Orang Asli Papua yang tidak diterima dalam penerimaan verifikasi beasiswa program ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi) Papua tahun 2025 telah dibuka mulai tanggal 2 hingga 31 Mei.
Usai pertemuan di ruang Banggar DPR Papua, Senin, 30 Juni 2025, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait menjelaskan jika penerimaan verifikasi beasiswa program ADIK itu, merupakan program dari pusat.
“Ada beberapa kabupaten dalam penerimaan itu, hasilnya bagi mereka itu tidak memuaskan seperti di Kabupaten Waropen dan Jayapura. Lalu, mereka ke DPR Papua dan kami tadi sudah menjelaskan mekanisme penerimaan beasiswa ADIK itu,” kata Christian Sohilait.
Dijelaskan, beasiswa program ADIK itu, langsung antara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Perguruan Tinggi dan lansung ke kabupaten/kota.
“Kita hanya diberikan kuota pendaftaran, bukan kuota penerimaan. Jadi, kuota pendaftaran saja. Saya kasih contoh, kabupaten dibuka kuota pendaftaran 100 milsanya, tapi yang masuk hanya 20 atau 25 orang saja. Kami provinsi dikasih 200, tapi ternyata kuota lulus atau diterima hanya 54 orang saja,” ujarnya.
Dari pertemuan dengan DPR Papua, imbuh Christian Soholait, diputuskan beberapa hal, salah satunya DPR Papua akan menyurati pemerintah pusat untuk menambah kuota, sebab ini merupakan program beasiswa sehingga diperebutkan.
“Kami berharap pemerintah pusat untuk menambah kuota penerimaan beasiswa program ADIK ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim mengakui ada keluhan atau aspirasi yang disampaikan orang tua murid terkait penerimaan mahasiswa pada beasiswa program ADIK tahun 2025.
Diakui, jika tahapan penerimaan mahasiswa untuk beasiswa program ADIK ini telah berlangsung, bahkan telah diumumkan dan ternyata banyak anak-anak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus, padahal akademik mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa program ADIK itu.
“Mereka rata-rata diatas 90, anak-anak yang berprestasi, bahkan siswa yang ikut final olympiade matematika itu juga tidak lulus. Tentu bagi kita, itu sangat miris. Sebab, dengan nilai akademik yang bagus, tidak lulus tentu menjadi pertanyaan juga,” kata Herlin Monim.
Untuk itu, DPR Papua mengkonfirmasi antara Dinas Pendidikan Papua dan SMA Buper untuk memberikan penjelasan terkait penerimaan beasiswa program ADIK tahun 2025.
“Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah telah menjelaskan. Ini memang program ini dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi. Dalam mekanismenya, Dinas Pendidikan sama sekali tidak bisa mengintervensi, karena langsung diseleksi antara Kementerian dan Universitas secara langsung kepada kabupaten/kota dan kuota itu telah diberikan jatahnya,” jelasnya.
Dijelaskan, dari penerimaan beasiswa program ADIK itu, Papua diberikan kuota pendaftaran sebanyak 200 orang, namun yang lulus hanya 55 orang.
Terkait itu, DPR Papua akan melakukan langkah-langkah dalam upaya untuk mencari solusi menjawab keluhan OAP dalam penerimaan beasiswa program ADIK itu, seperti dalam rekrutmen pegawai RSUP Jayapura, dari 529 yang diterima, ternyata hanya 9 orang OAP saja.
Menurutnya, meski itu program dari kementerian atau pusat, namun ketika masuk ke Papua, diharapkan dengan pemberlakuan UU Otsus, ada keberpihakan dan afirmasi kepada Orang Asli Papua.
“Nah, ini untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada anak-anak kita ini ikut terlibat langsung, secara khusus bidang pendidikan ini. Kita mau Papua ini maju sejahtera, berpulang kepada SDM. SDM ini tolak ukurnya salah satunya anak-anak mengenyam pendidikan lebih tinggi,” harapnya.
Untuk itu, imbuh Herlin Monim, DPR Papua akan menyurati Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menambah kuota bagi anak-anak asli Papua dalam penerimaan beasiswa program ADIK ini.
“Ini langkah yang akan kita ambil. Hari ini kami menyepakati untuk menyurati Presiden melalui kementerian untuk bisa menambah kuota bagi Pemprov Papua sehingga anak-anak yang tidak terakomodir ini, bisa diakomodir. Minimal dari 200 kuota pendaftaran, paling tidak 50 persen atau lebih yang diterima,” imbuhnya.
Ditambahkan, DPR Papua juga berharap dalam penerimaan mahasiswa pada sekolah-sekolah kedinasan baik IPDN, STAN, STIN dan lainnya, juga memberikan prioritas atau kuota lebih bagi OAP.
Sekadar diketahui, beasiswa program ADIK ini ditujukan untuk mahasiswa asal Papua, daerah khusus 3T dan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi adik.kemdiktisaintek.go.id. (bat)
