JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat Skema Rintisan 1c Provinsi Papua resmi mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Papua, Dr Agus Fatoni, yang diwakili Asisten I Sekda Papua, Yohanes Walilo, di Aula BLK Provinsi Papua, Selasa, 30 September 2025.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Dr Agus Fatoni yang disampaikan Asisten I Sekda Papua Yohanes Walilo menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di tanah Papua.
“Banyak anak-anak Papua kehilangan kesempatan sekolah, sehingga tumbuh dewasa tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Inilah yang ingin kita hentikan,” ujarnya.
Ia menekankan, kegiatan MPLS bukan hanya sekadar mengenal sekolah, guru, dan teman baru, tetapi simbol awal perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan bersamaan juga menjadi pesan penting.
“Kita ingin memastikan kalian sehat, kuat, dan siap belajar. Pendidikan dan kesehatan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” tandasnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat Skema Rintisan Tahap 1c tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membekali anak-anak dengan keterampilan hidup, budi pekerti, serta semangat kebersamaan. Program ini, katanya, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Saya titip pesan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajarlah sungguh-sungguh, karena dengan ilmu kalian bisa merubah nasib keluarga, kampung, bahkan tanah Papua,” ucapnya.
Ia juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua, tokoh agama, tokoh adat hingga dunia usaha, untuk bersinergi mendukung keberhasilan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Skema Rintisan 1c Provinsi Papua, Abigael Kalami, SPd, menjelaskan sekolah ini bersifat terintegrasi dengan dua jenjang, yakni SD dan SMP.
“Untuk SD ada 50 siswa dan SMP juga 50 siswa. Masing-masing rombongan belajar berjumlah 25 orang,” jelasnya.
Dalam MPLS, siswa mendapatkan materi pemeriksaan kesehatan gratis, pengenalan diri, Pendidikan Baris Berbaris (PBB), serta materi penunjang lainnya. Namun, Abigael mengakui sekolah masih mengalami kekurangan guru.
“Untuk SD baru ada satu guru, padahal minimal empat guru dibutuhkan. Guru SMP untuk Bahasa Indonesia, agama, dan agama Kristen juga belum ada. Kami sudah menyurat untuk mengatasi hal ini,” ungkapnya.
Salah satu orang tua siswa, Debora Tiert, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hadirnya sekolah rakyat.
“Saya senang anak saya bisa sekolah di sini. Kami harap bisa membanggakan orang tua. Sekolah ini sangat membantu karena kebutuhan anak bisa dicukupi pemerintah, sehingga meringankan beban biaya,” katanya.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, masyarakat berharap generasi muda Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang layak sekaligus keluar dari belenggu kemiskinan. (bat)