Oleh: Rambat Sri Handoyo*
Wartawan Papuaterkini.com
Pendahuluan
Dalam peta besar ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) bukan sekadar institusi teknokratis yang sibuk mengatur angka dan grafik. Ia adalah penjaga keseimbangan di tengah riuhnya dinamika ekonomi global, fluktuasi harga, dan pergulatan sosial ekonomi dalam negeri.
Sejak berdirinya, BI memikul amanat strategis: menjaga stabilitas nilai rupiah, mengawal sistem keuangan, dan menjadi jangkar kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional.
Namun, di balik peran itu, tantangan semakin kompleks. Era globalisasi, digitalisasi keuangan, hingga perubahan geopolitik dunia menuntut BI untuk tak hanya menjaga angka, tapi juga memastikan bahwa stabilitas ekonomi dirasakan nyata hingga pelosok negeri — termasuk di tanah Papua, di mana harga bahan pokok bisa berlipat dari wilayah barat Indonesia.
Sejarah Bank Indonesia
Bank Indonesia lahir pada 1 Juli 1953, menggantikan De Javasche Bank — simbol transisi dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional. Dari masa ke masa, BI berkembang dari sekadar lembaga sirkulasi uang menjadi otoritas moneter yang independen dan kredibel.
Pada era reformasi, melalui UU No. 23 Tahun 1999, BI mendapatkan kemandirian penuh. Mandat tunggalnya jelas: menjaga stabilitas nilai rupiah. Namun, di balik mandat itu, BI juga dihadapkan pada realitas sosial ekonomi yang berbeda-beda antarwilayah. Menjaga stabilitas di Jakarta tentu berbeda dengan menjaga keseimbangan di Jayapura atau Wamena.
Tugas dan Peran Bank Indonesia
BI memiliki tiga fungsi utama yang menjadi poros kebijakan ekonomi nasional:
• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. BI menentukan suku bunga acuan, mengatur likuiditas, dan menstabilkan nilai tukar untuk mengendalikan inflasi.
• Menjaga stabilitas sistem keuangan. BI berperan memastikan sistem perbankan tangguh terhadap guncangan dan tidak menular menjadi krisis sistemik.
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Melalui digitalisasi dan infrastruktur keuangan modern seperti QRIS dan BI-FAST, BI memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Namun, dalam konteks daerah seperti Papua, peran BI tidak bisa berhenti di tataran moneter. Ia harus menjadi penggerak ekosistem ekonomi lokal, membantu menguatkan ketahanan pangan, logistik, dan ekonomi masyarakat berbasis komoditas.
Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Moneter
Stabilitas adalah fondasi pertumbuhan. BI melalui kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) sejak 2005 menempatkan pengendalian inflasi sebagai prioritas. Namun, menjaga stabilitas bukan sekadar menahan inflasi di bawah angka 3 persen — yang lebih penting adalah menjaga agar daya beli rakyat tetap kuat di tengah tekanan global dan domestik.
Ketika harga pangan naik, BI tidak hanya melihat angka inflasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat kecil. Karena itu, BI aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah daerah dan Bulog. Sinergi inilah yang menjadi senjata non-moneter BI untuk melindungi ekonomi rakyat.
Situasi Ekonomi Indonesia Terkini
Di tingkat nasional, ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5 persen pada 2025, di tengah perlambatan global dan ketegangan geopolitik. Inflasi nasional berhasil ditekan pada kisaran 1,95 persen (y-on-y) per April 2025 — level yang relatif terkendali.
Namun di balik angka itu, ada tanda-tanda perlambatan konsumsi rumah tangga akibat pengetatan likuiditas dan efisiensi fiskal pemerintah. Sektor swasta menahan ekspansi, sementara APBN diarahkan lebih hati-hati dalam belanja. Di sinilah BI menjadi jangkar kepercayaan pasar, menjaga agar pengetatan fiskal tidak berubah menjadi kontraksi ekonomi.
Situasi Ekonomi Papua Terkini
Papua menghadapi kenyataan ekonomi yang jauh berbeda. Di beberapa wilayah, inflasi masih tinggi — Papua Pegunungan mencatat inflasi 5,96 persen pada April 2025, tertinggi secara nasional. Angka ini menggambarkan fakta: stabilitas makro tidak selalu berarti stabilitas mikro.
Harga beras, cabai, dan bahan bakar di Papua sering kali dua hingga tiga kali lipat dibanding wilayah barat Indonesia. Penyebab utamanya bukan kebijakan moneter, melainkan struktur biaya logistik, distribusi, dan produksi lokal yang masih terbatas.
Namun, di sisi lain, Papua memiliki potensi besar: sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan yang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru — jika ditopang dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan keberpihakan nyata terhadap produksi lokal.
Perekonomian Indonesia dan Papua di Tengah Efisiensi Anggaran
Tahun 2025 ditandai dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Pemerintah melakukan pengetatan belanja, mengalihkan sebagian subsidi, dan memperkuat defisit fiskal agar terkendali. Dampaknya terasa hingga daerah, termasuk Papua, di mana program padat karya dan infrastruktur mengalami perlambatan.
Dalam situasi ini, peran BI menjadi penyeimbang fiskal. Ketika ruang fiskal sempit, BI memperkuat kebijakan moneter yang akomodatif namun terukur — menstabilkan inflasi, menjaga likuiditas perbankan, dan mendorong pembiayaan UMKM.
BI juga memperluas sinergi dengan pemda dan lembaga lain untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah, sehingga Papua tidak semata bergantung pada belanja pemerintah pusat. Di tengah efisiensi anggaran, inisiatif BI di sektor riil menjadi oase yang menjaga denyut ekonomi tetap hidup.
Peran Bank Indonesia di Papua
Peran BI di Papua telah melampaui sekadar fungsi moneter. Kantor Perwakilan BI Papua menjadi aktor pembangunan yang aktif melalui tiga pendekatan utama:
• Pengendalian Inflasi Daerah (TPID): memastikan pasokan bahan pokok aman, memperkuat koordinasi dengan Bulog, dan menstabilkan harga di pasar.
• Pengembangan Klaster Ekonomi Unggulan: mendukung pertanian hortikultura, perikanan, dan peternakan untuk mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar daerah.
• Digitalisasi dan Inklusi Keuangan: memperluas penggunaan QRIS dan sistem pembayaran digital di Papua, membuka akses transaksi bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah 3T.
BI juga mendorong green economy dan sustainable finance di Papua, agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem alam yang menjadi kekayaan utama wilayah ini.
Sumbangsih Kebijakan Ekonomi di Papua
Kontribusi kebijakan BI di Papua tampak nyata:
• Inflasi di beberapa kota IHK Papua berhasil ditekan melalui operasi pasar dan sinergi lintas instansi.
• Klaster ketahanan pangan seperti hortikultura di Biak dan Merauke memperlihatkan hasil positif dalam menekan harga.
• Edukasi keuangan dan pelatihan UMKM membuat banyak pelaku usaha lokal kini bisa bertransaksi digital dan menjangkau pasar lebih luas.
Meski demikian, tantangan struktural belum usai. Logistik yang mahal, keterbatasan infrastruktur, dan produktivitas yang masih rendah menjadi pekerjaan besar. BI tidak bisa bekerja sendiri — perlu dukungan konsisten dari pemerintah pusat, daerah, dan pelaku swasta agar sumbangsih kebijakan tidak berhenti di tataran wacana.
Penutup: Menjaga Kepercayaan di Tengah Ketidakpastian
Bank Indonesia bukan hanya penjaga stabilitas, tetapi juga penjaga kepercayaan bangsa terhadap masa depannya. Dalam situasi ekonomi yang kian menantang dan ruang fiskal yang terbatas, BI menjadi jangkar yang menahan kapal ekonomi Indonesia agar tetap tegak menghadapi badai global.
Di Papua, BI menunjukkan bahwa peran bank sentral tidak berhenti di meja kebijakan. Ia hadir di pasar, di ladang, di warung UMKM, memastikan bahwa denyut ekonomi rakyat terus berdetak.
Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi Indonesia bukan hanya di angka pertumbuhan, melainkan di kemampuannya memastikan kesejahteraan itu terasa sampai ke ujung timur Nusantara.*
