Gubernur Fakhiri Kumpulkan Bupati/Wali Kota se-Papua, Tegaskan Komitmen “Papua Cerah” dan Pemerataan Pembangunan

Gubernur Papua Matius D Fakhiri bersama Wagub Aryoko Rumaropen foto bersama dengan Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Ketua MRP Nerlince Wamuar, Forkompinda dan para bupati dan walikota se Papua dalam rapat kerja di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Kamis, 30 Oktober 2025.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com — Usai dilantik pada 8 Oktober 2025, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen langsung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama seluruh bupati dan wali kota se-Papua di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Kamis (30/10/2025).

Rakerda yang digelar perdana di masa kepemimpinannya ini turut dipantau secara daring oleh Ketua KPK RI serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, Bupati Jayapura Yunus Wonda, Bupati Keerom Piter Gusbager, Bupati Sarmi Dominggus Catue, Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra, Bupati Supiori Heronimus Mansoben, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, dan Bupati Waropen FX Mote.

Turut hadir pula Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai, Ketua MRP Nerlince Wamuar, Forkopimda Papua, serta pejabat eselon dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bangun Sinergi, Wujudkan “Papua Cerah”

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah atas komitmen dan kerja keras dalam menurunkan angka stunting, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sosial di daerah.

Papua adalah rumah besar bagi kita semua, tempat di mana keberagaman menjadi kekuatan dan kasih menjadi jembatan untuk menembus perbedaan. Mari kita tinggalkan sekat-sekat yang memisahkan dan bersama membangun Papua yang damai, inklusif, dan maju melalui sinergi dan kolaborasi,” ujar Fakhiri.

Ia menegaskan visi besarnya, yaitu Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis, yang dijabarkan ke dalam lima misi utama:

  1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel;
  2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif;
  3. Pemantapan keamanan dan kedamaian sebagai prasyarat pembangunan;
  4. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal; dan
  5. Percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial.

Kesenjangan Wilayah Jadi Fokus

Fakhiri menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua per September 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua meningkat 0,60 poin atau 0,82 persen, dari 73,23 pada 2023 menjadi 73,83 pada 2024—kategori tinggi.

Namun, perbedaan masih mencolok. “Kota Jayapura mencatat IPM sangat tinggi, sementara Kabupaten Mamberamo Raya masih rendah. Ini menunjukkan tantangan nyata yang menuntut inovasi dan keberpihakan dalam memastikan hasil pembangunan dirasakan merata di seluruh pelosok Papua,” tegasnya.

Fakhiri menilai, lemahnya konektivitas antarwilayah menjadi salah satu penyebab stagnasi pembangunan di Mamberamo Raya. Ia berharap melalui raker ini, para kepala daerah dapat memberikan masukan konkret untuk memperkuat keterhubungan antar distrik dan kabupaten.

Kalau kita bisa kerja bersama dalam dua tahun ini, saya yakin kesenjangan bisa dikurangi,” ujarnya optimistis.

Apresiasi dan Instruksi Gubernur

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Fakhiri memberikan penghargaan kepada sejumlah bupati dan wali kota atas komitmen mereka dalam pemenuhan hak anak melalui status Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penghargaan diberikan kepada Pemkot Jayapura (diterima Wali Kota Abisai Rollo) dan Pemkab Jayapura (diterima Bupati Yunus Wonda). Selain itu, penghargaan juga diberikan terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak bagi kabupaten/kota yang telah berinisiatif memperkuat perlindungan kelompok rentan, di antaranya Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, serta Kota Jayapura.

Fakhiri juga meminta seluruh kepala daerah memberi perhatian serius terhadap peran Tim Penggerak PKK dan Posyandu di setiap kampung agar menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting.

Ia menugaskan Bapperinda Provinsi Papua untuk menampung dan menindaklanjuti seluruh usulan bupati/wali kota, yang nantinya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama sebagai pedoman utama pembangunan terpadu dan berkelanjutan.

Papua Baru yang Maju dan Harmonis

Menutup arahannya, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh kepala daerah memperkuat komitmen dan menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan Papua yang inklusif dan responsif.

Dengan tekad dan kerja bersama, saya yakin visi besar transformasi Papua baru yang maju dan harmonis dapat kita wujudkan,” pungkasnya.(bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *