MANOKWARI, Papuaterkini.com — Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni, mengusulkan agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua disalurkan langsung ke masyarakat melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Usulan itu disampaikan Yanni dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Menurut Yanni, mekanisme BLT akan menjamin transparansi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur sudah dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua belum berubah signifikan. Karena itu, saya mengusulkan agar dana Otsus diberikan langsung kepada rakyat melalui rekening penerima,” ujar Yanni kepada wartawan di Manokwari.
Ia menilai, pola penyaluran langsung ke masyarakat akan mengurangi risiko kebocoran anggaran akibat tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Yanni juga mendorong agar skema BLT disusun secara berkeadilan dengan mempertimbangkan peran strategis profesi tertentu.
“Nominalnya bisa berbeda, misalnya lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, karena mereka punya kontribusi nyata dalam membangun manusia Papua,” jelasnya.
Yanni menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia..
“Kalau dananya masuk langsung ke rekening rakyat Papua, dampaknya bisa terasa nyata: memperkuat ekonomi keluarga, memperbaiki pendidikan, meningkatkan kesehatan, hingga menekan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua,” ujarnya.
Usulan Kenaikan Dana Otsus
Selain mekanisme BLT, Yanni juga menyoroti besaran dana Otsus yang saat ini hanya 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Menurutnya, angka itu sudah tidak relevan pascapemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi.
“Kalau Papua ingin maju, ruang fiskalnya harus diperluas. Saya mengusulkan kenaikan dana Otsus menjadi 6 persen dari DAU nasional. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, peningkatan awal bisa dimulai dari 3 persen agar lebih realistis dan berkeadilan,” terangnya.
Ia menilai, peningkatan alokasi dana Otsus merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal antarwilayah agar Papua memiliki kemampuan anggaran memadai untuk memperkuat layanan publik dan mengurangi ketimpangan.
Papua sebagai “Tanah Injili yang Diberkati”
Dalam rapat yang sama, Yanni juga menyampaikan gagasan ketiga, yakni penguatan identitas kultural Papua melalui penetapan sebutan “Tanah Injili yang Diberkati” sebagai simbol kehormatan dan jati diri masyarakat Papua.
“Di barat ada Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Maka Papua yang berada di timur Indonesia layak disebut Tanah Injili yang Diberkati,” ucapnya.
Yanni menegaskan, sebutan tersebut bukan untuk menutup ruang bagi agama lain, tetapi sebagai penegasan nilai spiritual dan budaya Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Istilah ini justru memperkuat semangat Otsus, menumbuhkan kebanggaan, dan mempertegas identitas Papua yang bermartabat,” tambahnya.
Dorongan untuk Percepatan Pembangunan Papua
Sebagai politisi yang telah dua dekade mengabdi di DPR Papua, Yanni mengaku memahami betul dinamika dan aspirasi rakyat di akar rumput. Ia menilai, pembangunan Papua harus berfokus pada pemberdayaan manusia, bukan semata proyek fisik.
“Masyarakat Papua tidak butuh perlakuan istimewa, mereka hanya butuh kesempatan yang adil untuk maju. Negara harus menaruh kepercayaan penuh kepada manusia Papua. Kalau kepercayaan itu diberikan, saya yakin Papua akan menjadi lokomotif kemajuan di timur Indonesia,” pungkasnya. (bat)
