Caption Foto: Sekretaris DPD Partai Demolrat Papua Apedius. Mote berjabat tangan dengan Gubernur Papua, Matius Fakhiri dalam. Suatu kesempatan.
JAYAPURA, Papuaterkini.com — Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Apedius Mote, menilai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko A.F. Rumaropen ke RSUD Dok II Jayapura dan RSUD Abepura merupakan langkah penting dalam mempertegas komitmen pembenahan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Menurutnya, sejak dilantik, kepemimpinan Fakhiri–Rumaropen menunjukkan arah yang lebih tegas dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sidak ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dua rumah sakit rujukan utama di Papua, dinilai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pesan langsung bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dikelola apa adanya.
“Langkah Gubernur mengganti Direktur RSUD Dok II menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan. Ini sinyal kuat bahwa kesehatan harus menjadi prioritas, bukan hanya slogan,” ujar Apedius Mote di Jayapura, Minggu, 9 November 2025.
Namun, Apedius menilai, pergantian pimpinan rumah sakit sekaligus membuka fakta adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan, terutama terkait ketersediaan anggaran.
Plt. Direktur RSUD Dok II Jayapura yang digantikan sebelumnya mengaku mengelola rumah sakit dengan anggaran hanya Rp30 miliar di tahun 2025 merupakan perjuangan berat.
Padahal, pada 2022 anggaran masih berada pada kisaran Rp60 miliar, dan menurun menjadi Rp46 miliar pada 2024.
“Penurunan anggaran ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jika rumah sakit rujukan provinsi saja kesulitan memberikan pelayanan maksimal, bagaimana kondisi rumah sakit di kabupaten dan kota yang aksesnya jauh lebih terbatas?” ungkapnya.
Apedius menjelaskan, Papua masih menghadapi tantangan kesejahteraan yang kompleks, mulai dari angka kemiskinan, stunting, hingga kesenjangan layanan dasar. Karena itu, kesehatan harus ditempatkan sebagai fondasi kebijakan pembangunan daerah.
“Infrastruktur tanpa manusia yang sehat hanya menjadi bangunan kosong. Pendidikan tanpa kondisi fisik yang kuat tidak akan menghasilkan generasi unggul. Kesehatan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan:
- Penataan ulang alokasi anggaran sektor kesehatan.
- Penguatan manajemen pelayanan dan tata kelola rumah sakit.
- Pemenuhan distribusi tenaga medis dan obat-obatan secara merata.
- Pengembangan kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan.
Apedius juga menaruh harapan kepada Direktur baru RSUD Dok II agar dapat bekerja profesional, responsif, dan berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat Papua.
“Keberhasilan kepemimpinan Fakhiri–Rumaropen tidak hanya diukur dari bangunan fisik dan proyek infrastruktur, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu menyelamatkan nyawa dan meningkatkan martabat rakyat Papua melalui layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan,” tutup Apedius.(bat)
