JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry M Hamadi, mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah dijalankan Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak 2022 di Tanah Papua.
Menurutnya, program ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang efektif dalam menekan laju inflasi.
Mukry menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, TPID, dunia usaha, hingga mitra strategis lainnya berhasil menurunkan inflasi Papua secara signifikan. Pada Oktober 2025, inflasi tercatat hanya 0,52 persen (yoy), berada di bawah target nasional sebesar 2,5+1 persen (yoy).
Padahal, pada September 2022 inflasi Papua sempat menyentuh angka 8,62 persen (yoy), sebelum akhirnya berhasil terkendali sepanjang 2023.
“Kami mengapresiasi Bank Indonesia dan TPID Papua yang berhasil menekan inflasi di Papua di angka wajar 2,3 persen,” ujar Mukry usai menghadiri Ceremony GNPIP 2025 di Kantor Gubernur Papua.
Dorong Swasembada Pangan dan Penguatan Produktivitas Lokal
Mukry menilai keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti langkah strategis untuk mendorong Papua menuju swasembada pangan. Hal ini penting mengingat sekitar 1 juta penduduk Papua membutuhkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan, terutama untuk komoditas dasar seperti beras, sagu, serta produk pangan lokal lainnya.
Ia menegaskan perlunya keberanian pemerintah dalam melakukan perhitungan produksi pangan lokal secara matang. “Untuk produk lokal ini butuh keberanian untuk menghitungnya. Berapa sih kita bisa pakai itu untuk mendukung ketahanan pangan,” tandasnya.
Selain pangan pokok, Mukry juga menyoroti peningkatan produksi komoditas penyumbang inflasi seperti telur ayam, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya. Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus mampu memenuhi kebutuhan internal Papua, apalagi Papua berpotensi menjadi daerah penyangga untuk wilayah lainnya.
“Butuh kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta, serta dukungan perbankan,” paparnya.
DPR Papua Dorong Penguatan UMKM dan Koperasi
Mukry mengungkapkan bahwa DPR Papua memiliki sejumlah agenda strategis untuk tahun depan, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut diharapkan bisa memperkuat UMKM dan meningkatkan peran sektor swasta dalam mendukung kemandirian pangan.
“Itu sedang digumuli Komisi II DPR Papua. Kami berharap dalam waktu dekat ada rapat-rapat sektoral untuk memastikan seluruh program di Papua berjalan baik dan berkesinambungan,” jelasnya.
Minta Kebijakan Berani untuk Dorong Ekonomi Papua
Di akhir pernyataannya, Mukry menekankan perlunya kebijakan berani dari pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian Papua, terutama melalui optimalisasi dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kita berencana ke depan untuk sektor Otsus, kita mau petakan berapa kebijakan untuk ekonomi kita, dari fiskal kita berapa yang didorong untuk perekonomian. Itu harus dipetakan penganggarannya, juga output dan outcomenya, penyerapan dan dampak secara ekonominya,” imbuhnya.
Dengan pengendalian inflasi yang semakin baik, percepatan swasembada pangan dan penguatan ekonomi lokal diharapkan menjadi fokus utama pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua ke depan.(bat)
