JAKARTA, Papuaterkin.com — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait kebutuhan mendesak sektor kesehatan Papua kepada Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam pertemuan resmi di Jakarta, Jumat (14/11).
Langkah ini dilakukan di tengah keterbatasan anggaran pembangunan kesehatan pada APBD 2026.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa kondisi pembangunan kesehatan di Papua saat ini masih jauh dari optimal. Selain akses dan kualitas layanan yang belum merata, sejumlah indikator kesehatan menunjukkan persoalan serius, seperti tingginya angka kematian, penyebaran penyakit menular, prevalensi stunting, hingga keterbatasan penanganan pasien kritis.
“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya beberapa alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami,” ujar Gubernur Fakhiri.
APBD 2026 Terbatas, Dampak Penurunan TKD
Fakhiri menjelaskan bahwa Papua berkomitmen menyukseskan program ASTA CITA Presiden, namun APBD 2026 menghadapi tekanan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Penurunan terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, hingga Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Meski begitu, pemerintah provinsi tetap menargetkan pembangunan layanan kesehatan yang lebih berkualitas demi mewujudkan visi “PAPUA CERAH” (Cerdas, Sejahtera, Harmoni).
“Kami mengapresiasi afirmasi tenaga kesehatan OAP dan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kemenkes. Namun kami menekankan bahwa Papua sudah saatnya menjadi etalase pelayanan kesehatan Indonesia di wilayah Pasifik,” tegasnya.
Usulan Mendesak: MRI, CT-Scan, EEG, hingga Gedung KJSU
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri mengajukan beberapa kebutuhan prioritas yang dianggap krusial dan harus segera dipenuhi, antara lain:
- Pengadaan MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan untuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura.
- Pengadaan EEG untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura.
- Pembangunan gedung pelayanan kesehatan dasar untuk mendukung program Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU).
Ia juga mengusulkan peningkatan status RSUD Abepura menjadi Rumah Sakit Khusus rujukan Ibu-Anak dan Infeksi Paru untuk Papua Raya.
“Layanan spesifik ini belum tersedia di seluruh Pulau Papua, sementara angka kematian ibu-anak serta kasus ISPA masih tinggi,” jelasnya.
Gubernur turut meminta penambahan obat psikotropika untuk RSJ Abepura sebagai satu-satunya Rumah Sakit Jiwa Tipe B di Papua.
Soroti Proyek Strategis yang Belum Tuntas
Fakhiri juga menyoroti sejumlah proyek Kementerian Kesehatan yang berjalan lambat dan diharapkan dapat dipercepat pada 2026.
Beberapa proyek tersebut antara lain:
- RS Keerom dengan anggaran Rp122 miliar (progres baru 50%).
- Labkesmas Tr2 Kabupaten Jayapura, anggaran Rp15 miliar (progres 25%).
- Labkesmas Kabupaten Keerom, anggaran Rp15 miliar (progres 10%).
Selain itu, terdapat proyek besar yang belum terealisasi sama sekali, seperti pembangunan:
- RS Rodofabo Waropen (Rp150–200 miliar),
- RS Mamberamo Raya (Rp300 miliar),
- Pembangunan ruang Bio Safety Level 2 (BSL2) pada Labkesda Provinsi Papua.
“Seluruh usulan ini diharapkan jadi perhatian serius Kemenkes demi percepatan pembangunan kesehatan yang merata di Papua,” tegasnya.
Respons Menteri Kesehatan
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh usulan Pemerintah Provinsi Papua.
Ia juga meminta Pemprov Papua memprioritaskan pembenahan tiga rumah sakit utama: RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura. (bat)
