JAYAPURA, Papuaterkini.com — Tokoh Papua, Laurenzus Kadepa, memberikan pandangan kritis terkait pertemuan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal Mualem, dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang yang disebut-sebut berkaitan dengan isu perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, langkah politik tersebut memperlihatkan kemampuan negosiasi dan keberanian pemimpin Aceh dalam memperjuangkan agenda daerah secara langsung di hadapan kepala negara.
Kadepa menilai, Presiden selama ini cukup terbuka menerima komunikasi langsung dengan kepala daerah, khususnya dari Aceh.
Namun, ia mempertanyakan mengapa hal serupa jarang dilakukan oleh para gubernur dan pimpin politik di Tanah Papua, padahal persoalan Papua dinilai memiliki kompleksitas lebih besar, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.
“Selama ini Prabowo selalu welcome sama Gubernur Aceh. Jujur Aceh hebat bermainnya langsung Presiden. Nilai jual dan mental orang Aceh hebat dibanding pejabat Papua,” ujarnya.
Kadepa mengaku belum pernah mendengar adanya pertemuan langsung antara para gubernur di Tanah Papua dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi, solusi, maupun evaluasi terkait pelaksanaan Otsus Papua sejak diberlakukan.
“Persoalan di Tanah Papua jauh lebih besar dari Aceh, tapi pembahasannya diserahkan ke Panglima, Kapolri, Menteri, DPR atau DPD RI. Ini membuat nilai tawar pemimpin di Tanah Papua patut dipertanyakan,” katanya.
Lebih lanjut, Kadepa menilai bahwadi Tanah Papua memiliki wadah dan jalur resmi, termasuk asosiasi gubernur, yang bisa dimanfaatkan sebagai jembatan diplomasi politik yang lebih strategis.
“Pertemuan langsung dengan Presiden akan lebih efektif. Kalau hanya lewat menteri atau perantara, kapan pun tidak akan ada solusi permanen,” tegasnya.
Kadepa juga menekankan perlunya keberanian politik dan mentalitas pemimpin di Tanah Papua agar tidak hanya menunggu arahan pusat, tetapi melakukan langkah proaktif dan berbasis kepentingan rakyat.
“Papua dan Aceh sama-sama Otsus. Negara juga harus berlaku adil. Pejabat Papua harus punya nyali dan inovasi, bukan hanya menunggu petunjuk pusat. Tinggalkan kepentingan politik, tunjukkan bahwa Papua punya harga diri,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbedaan perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua dan Aceh dapat memicu munculnya persepsi negatif di masyarakat terhadap program Otsus.
“Kalau pendekatan berbeda terus, ini justru memperkuat aspirasi publik bahwa Otsus Papua hanya formalitas atau tipu-tipu,” pungkasnya.(bat)
