Tragedi Ibu Hamil di Papua: Diduga Akibat Pelayanan Buruk, Gubernur Fakhiri Murka dan Siap Evaluasi Total Layanan Kesehatan

Gubernur Papua Matius D Fakhiri didampingi Pj Sekda L Christian Sohilait melayat ke rumah duka, seorang ibu hamil yang meninggal lantaran tak mendapatkan layanan kesehatan.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tragedi kematian seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya mengguncang masyarakat Papua. Peristiwa memilukan ini diduga akibat buruknya pelayanan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, yang lebih mengutamakan prosedur administrasi ketimbang penyelamatan nyawa.

Irene Sokoy menghembuskan napas terakhir bersama bayinya pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT, setelah melalui perjalanan panjang bolak-balik di beberapa rumah sakit yang diduga melakukan penolakan pelayanan.

Kisah memilukan keluarga Kabey–Sokoy ini disampaikan langsung oleh Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua korban kepada Gubernur Papua Matius D. Fakhiri pada Jumat malam (21/11/2025) di Dermaga Jembatan Kuning (Jeku) Sentani.

Ditolak di Beberapa Rumah Sakit

Menurut Abraham Kabey, tragedi bermula saat Irene, yang sedang hamil anak ketiga, merasakan kontraksi di Kampung Hobong pada Minggu siang (16/11). Keluarga kemudian membawa korban menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.

Namun, alih-alih mendapat penanganan, kondisi Irene justru memburuk. Ia mengalami sesak napas dan bayi dalam kandungan tak juga lahir. Keluarga menilai tidak ada tindakan medis karena dokter tidak berada di tempat.

Pelayanan sangat lama. Surat rujukan hampir jam 12 malam belum jadi. Ambulans baru datang jam 01.22 WIT,” ujar Abraham.

Dari RSUD Yowari, keluarga dirujuk ke RS Dian Harapan Waena, namun kembali ditolak. Ruangan yang diberikan disebut gelap dan panas, tanpa penanganan medis.

Penolakan juga terjadi di RSUD Abepura, yang disebut lebih parah karena tidak ada dokter bertugas.


Diminta Bayar Rp4 Juta di RS Bhayangkara

Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Bhayangkara, di mana dokter sempat memeriksa dan perawat melihat kondisi pasien. Namun bukannya segera ditangani, keluarga diberi tahu bahwa ruang BPJS penuh dan hanya tersedia layanan VIP.

Keluarga diminta membayar uang muka Rp4 juta, sehingga permintaan agar tindakan medis didahulukan ditolak.

Setelah negosiasi buntu, keluarga kembali dirujuk ke RSUD Jayapura. Namun di perjalanan menuju Entrop, kondisi Irene kritis. Keluarga memutuskan kembali ke RS Bhayangkara, tetapi sesampainya di sana sekitar pukul 05.00 WIT, Irene dan bayinya telah meninggal.

Kami sangat menyesal. Tidak ada rasa kemanusiaan. Dua nyawa melayang karena buruknya pelayanan,” ujar Abraham pilu.

Suami Korban: Kalau Ada Dokter, Mereka Masih Hidup

Suami korban, Neil Kabey, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pelayanan rumah sakit, terutama RSUD Yowari yang disebut tidak memiliki dokter jaga.

Kalau saat itu ada dokter, istri dan anak saya masih hidup. Kenapa tidak ada dokter pengganti?” ujarnya.

Gubernur Papua Fakhiri: “Ini Kebodohan Luar Biasa!”

Mendengar langsung kisah tragis tersebut, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri tak mampu menyembunyikan kemarahan dan kekecewaannya atas pelayanan kesehatan yang dinilai sangat buruk.

Tuhan sudah tunjukkan kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua. Saya mohon maaf atas kebodohan pemerintah, dari atas sampai bawah. Ini kebodohan luar biasa,” tegas Fakhiri.

Gubernur hadir bersama Ny. Eva Fakhiri, Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait, Plt. Kadinkes Papua Arry Pongtiku, serta Kadinkes Kabupaten Jayapura Anton Tony Mote.

Evaluasi Total Rumah Sakit, Direktur Akan Diganti

Fakhiri memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua.

Ia menegaskan bahwa banyak peralatan medis rusak dan diabaikan para direktur rumah sakit. Karena itu, seluruh direktur RS akan diganti untuk memperbaiki pelayanan.

“Ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Kesehatan. Saya pastikan tidak ada lagi sekat-sekat yang merusak pelayanan. Layani pasien dulu, administrasi belakangan,” katanya.

Fakhiri juga berencana memanggil seluruh direktur RS pemerintah dan swasta untuk menyatukan visi pelayanan kesehatan.

“Sebagai gubernur, saya tidak malu meminta maaf. Ini pelajaran sangat berharga,” pungkasnya. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *