JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tragedi seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy warga Sentani, Kabuaten Jayapura yang harus meregang nyawa bersama bayi yang dikandungnya lantaran tak mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapat respon keras dari Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai.
Irene Sokoy, bersama bayi yang dikandungnya, meninggal dunia setelah diduga mengalami penolakan layanan medis di sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Irene dikabarkan harus menjalani perjalanan dari RSUD Yowari ke RS Dian Harapan, kemudian ke RSUD Abepura, dan akhirnya ke RS Bhayangkara.
Namun, selama proses rujukan itu, ia tidak memperoleh penanganan medis yang memadai hingga akhirnya meninggal dunia bersama janin yang dikandungnya.
Peristiwa tragis yang terjadi pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT ini memantik reaksi dari berbagai kalangan di Papua.
Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, menegaskan bahwa pihaknya melalui Komisi V akan segera memanggil seluruh rumah sakit yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan secara resmi.
“Kami akan panggil rumah sakit satu per satu untuk mendengar langsung alasan mereka. Mengapa mereka menolak? Kami tidak bisa berasumsi tanpa keterangan,” tegasnya, Sabtu (22/11/2025).
Denny menambahkan, DPR Papua mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi yang akan melakukan evaluasi total terhadap sistem layanan kesehatan di Papua.
Denny, menyoroti tindakan penolakan pasien seharusnya tidak lagi terjadi. “Harusnya tangani dulu. Ini menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.
Selain itu, politisi partai Golkar itu juga menyoroti pengelolaan rumah sakit milik pemerintah provinsi, yaitu RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa. RSUD Jayapura yang berstatus rumah sakit rujukan diminta untuk mematuhi instruksi Gubernur agar tidak menolak pasien dalam kondisi apa pun.
Dilain sisi, lanjutnya, salah satu persoalan yang sering muncul adalah pasien rujukan dari daerah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Menurutnya, masalah pembiayaan sering kali menjadi hambatan sehingga perlu ada solusi bersama.
“Kita harus duduk bersama tiga pimpinan DOB dan meminta mereka melakukan deposit anggaran kepada rumah sakit rujukan. Dengan begitu, pasien dari daerah mereka bisa terlayani dan tidak lagi terhambat karena biaya,” pungkasnya.(bat)
