JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh Papua, Laurenzus Kadepa, mengapresiasi dan mendukung sikap Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang secara terbuka meminta maaf terkait tragedi meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, setelah diduga ditolak oleh sejumlah fasilitas kesehatan di Jayapura.
Kadepa menilai langkah Gubernur Fakhiri menunjukkan kerendahan hati, integritas, dan keberanian seorang pemimpin yang berani mengakui kelemahan sistem sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan publik di Papua.
Bahkan, Gubernur Fakhiri langsung datang ke rumah duka di Sentani, Kabupaten Jayapura, menemui keluarga untuk mengungkapkan belasungkawa.
“Pemimpin harus mengaku salah karena itu menunjukkan kerendahan hati, integritas, dan keberanian. Ini menjadi contoh bagi rakyat untuk bertanggung jawab dan menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka dan jujur,” ujar Kadepa.
Dukung Konsistensi Gubernur dan Wagub Tangani Masalah Kesehatan
Kadepa juga mengapresiasi gebrakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang memberi perhatian serius terhadap persoalan kesehatan di Tanah Papua, terutama menyikapi buruknya pelayanan fasilitas kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, tragedi kematian ibu hamil Irene Sokoy beserta bayinya adalah cermin nyata rapuhnya sistem pelayanan kesehatan, terutama ketika pasien harus ditolak oleh empat rumah sakit sekaligus.
“Pelayanan kesehatan di Papua adalah masalah besar yang sudah membuat banyak pasien putus asa. Kematian ibu dan bayi karena ditolak empat rumah sakit adalah bukti bobroknya pelayanan rumah sakit di Tanah Papua,” tegas Kadepa.
Langkah Gubernur Dinilai Sebagai Bukti Pemimpin yang Melayani dengan Hati
Pernyataan permintaan maaf yang disampaikan Gubernur Papua dan Bupati Jayapura, menurut mantan Anggota DPR Papua ini, merupakan tindakan penting yang menunjukkan bahwa pemimpin hadir untuk melayani rakyat, bukan sekadar menjalankan jabatan.
“Pernyataan permintaan maaf adalah bukti bahwa pemimpin ingin melayani dengan hati,” ujarnya.
Kadepa berharap momentum ini menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola layanan kesehatan, mempertegas pengawasan, dan memastikan tidak ada lagi warga Papua yang kehilangan nyawa karena kelalaian atau prosedur administratif yang menghambat pelayanan darurat.(bat)
