SENTANI, Papuaterkini.com – Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) yang terdiri dari puluhan masyarakat adat Sentani menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Selasa (25/11) siang.
Aksi ini digelar untuk mendesak DPRK mengambil langkah tegas atas tragedi meninggalnya Irene Sokoy, ibu hamil yang sebelumnya diduga kuat ditolak oleh beberapa rumah sakit di Jayapura hingga akhirnya kehilangan nyawa bersama bayinya.
Dalam unjuk rasa yang dihiasi spanduk duka dan kecaman, massa menyuarakan kemarahan atas buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura.
Mereka menilai kejadian yang menimpa Irene adalah bentuk nyata kegagalan manajemen rumah sakit dalam menangani pasien gawat darurat, terutama ibu hamil.
ASBS Tuntut Pencopotan Direktur RSUD Yowari
Ketua ASBS, John Maurits Suebu, menegaskan bahwa Direktur RSUD Yowari harus dicopot karena dinilai bertanggung jawab atas buruknya koordinasi dan lemahnya pelayanan medis yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang ibu dan bayi.
“Tuntutan kami yang pertama terkait manajemen pelayanan RS Yowari harus diperbaiki dan secara khusus mengutamakan keselamatan manusia,” tegas John Maurits Suebu.
Ia juga mengkritik keras sistem administrasi yang dinilai menghambat pelayanan darurat.
“Kami melihat RSUD Yowari seperti kantor pencari kerja, bukan melayani manusia tetapi harus ada surat lengkap dulu baru dilayani. Akibatnya anak kami harus meninggal,” ujarnya dengan nada kecewa.
Selain pencopotan direktur, ASBS menuntut Pemda meningkatkan fasilitas kesehatan, menambah tenaga dokter spesialis, serta meminta denda adat yang wajib dibayarkan oleh pihak RSUD Yowari kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
DPRK Jayapura: Kasus Sudah Jadi Atensi Serius
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Jayapura Rudy Bukanaung menyampaikan bahwa kasus ini telah mendapat perhatian langsung dari Gubernur dan Bupati.
“Secara kelembagaan, hari ini Komisi C yang membidangi kesehatan sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Ia erkomitmen bahwa hasil RDP akan disampaikan secara terbuka kepada publik agar proses penanganan kasus ini berjalan transparan.
Pemprov Papua Siapkan Audit Maternal
Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya telah menegaskan akan melakukan audit maternal untuk menelusuri penyebab kematian Irene secara resmi. Gubernur Papua Mathius Fakhiri juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan memastikan evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit akan segera dilakukan.
Kronologi Singkat Tragedi Irene Sokoy
Tragedi ini bermula pada Minggu (16/11/2025) saat Irene Sokoy mulai merasakan kontraksi dan dibawa ke RSUD Yowari. Menurut keluarga, pelayanan berjalan sangat lambat dan tidak ada dokter kandungan yang bertugas.
Setelah menunggu proses rujukan yang tidak kunjung selesai, keluarga membawa Irene ke beberapa rumah sakit lain di Jayapura, namun mereka menyebutkan sempat ditolak dengan berbagai alasan, mulai dari ruang penuh hingga permintaan uang muka.
Kondisi Irene memburuk saat perjalanan menuju RSUD Dok II. Ia mengalami kejang dan akhirnya dinyatakan meninggal bersama bayinya pada Senin (17/11/2025) dini hari.
Tragedi ini kembali memantik kritik publik terhadap layanan kesehatan di Papua yang dinilai belum mengutamakan keselamatan pasien dalam situasi darurat.(ari)
–
