KASONAWEJA, Papuaterkini.com — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, Sergius Doromi, S.Pd, memberikan penjelasan resmi terkait belum berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran.
Menurutnya, hingga kini program tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum tersedianya dapur umum sebagai fasilitas utama pelaksana MBG.
Dalam keterangannya kepada media, Selasa (25/11), Sergius menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak ingin terburu-buru menerapkan program strategis nasional tersebut tanpa kesiapan sarana pendukung yang memadai.
“Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Mamberamo Raya sampai saat ini memang belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dapur umum sebagai fasilitas inti belum tersedia. Kami menunggu kesiapan sarana tersebut sebelum program dapat dijalankan secara efektif,” ujarnya.
Dapur Umum Jadi Syarat Mutlak: Jaga Kebersihan dan Standar Gizi
Sergius menjelaskan bahwa dapur umum bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan prasyarat penting untuk menjamin kualitas, kebersihan, serta keamanan makanan yang akan dikonsumsi peserta didik.
“Fasilitas dapur diperlukan untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar gizi dan higienitas yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dari hasil survei, Dinas Pendidikan telah menyiapkan tiga lokasi untuk pembangunan dapur umum, yakni dua lokasi di Kasonaweja dan satu lokasi di Burmeso. Salah satu lokasi bahkan telah disepakati bersama dengan tim dari Jakarta.
“Kami berharap tim dari Jakarta segera menindaklanjuti dan membangun dapur umum pada lokasi yang sudah disepakati,” kata Sergius.
Sergius: “Tidak Boleh Makanan Kotak, Harus Prasmanan Demi Keamanan Anak”
Salah satu penegasan penting yang disampaikan Sergius adalah teknis penyajian makanan MBG. Ia dengan tegas menolak penyediaan makanan dalam bentuk kotak karena dinilai rawan bagi kesehatan siswa.
“Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya mendukung penuh program Presiden Prabowo. Namun saya tegaskan, makanan tidak boleh disediakan dalam bentuk kotak. Anak-anak harus makan panas dalam bentuk prasmanan atau nasi-lauk yang dibawa langsung ke sekolah,” tegasnya.
Sergius menilai penyediaan makanan kotak rawan menimbulkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, yang justru dapat memunculkan masalah baru dan menyalahkan pihak sekolah maupun dinas.
“Kita daerah rawan. Jika anak-anak sakit setelah makan, guru dan Dinas Pendidikan yang akan disalahkan. Karena itu saya sudah sampaikan ke pihak TNI dan penyedia MBG agar hal ini diperhatikan serius,” ujarnya.
Dinas Lakukan Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan Dapur Umum
Saat ini, Dinas Pendidikan terus melakukan koordinasi dengan pemda, sekolah, dan institusi terkait untuk mempercepat penyediaan dapur umum.
“Kami berkoordinasi agar pengadaan dapur umum dapat dilakukan secepat mungkin. Tujuannya, ketika program ini berjalan, seluruh tahapan pelaksanaannya telah memenuhi standar,” jelas Sergius.
Ia menegaskan Pemda Mamberamo Raya mendukung penuh program MBG karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan asupan gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar siswa.
Target Awal: 3.000 Lebih Siswa di Kasonaweja dan Burmeso
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, terdapat lebih dari 11.400 siswa dari tingkat SD hingga SMA di 8 distrik Mamberamo Raya y ang menjadi target MBG. Namun mengingat kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, tahap awal pelaksanaan MBG akan dipusatkan di Kasonaweja dan Burmeso, dengan target lebih dari 3.000 siswa.
Dinas Pendidikan berharap program perdana MBG di Mamberamo Raya dapat dilaunching dalam waktu dekat setelah dapur umum selesai dipersiapkan.(nap)
