Biak, Papuaterkini.com – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan pencairan Bantuan Operasional Kampung (BOP) untuk 257 kampung hampir tuntas.
Total BOP yang telah dicairkan mencapai Rp 4,49 miliar, sementara sisa Rp 642,5 juta dijadwalkan segera dibayarkan dalam waktu dekat.
Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa untuk Triwulan IV pemerintah baru menyalurkan Rp 2,5 juta dari total Rp 5 juta per kampung. Adapun BOP Triwulan I, II, dan III seluruhnya telah dibayarkan.
“Sudah disalurkan ke masing-masing kampung total Rp 17,5 juta. Masih tersisa Rp 2,5 juta yang akan kami bayarkan secepatnya, paling lambat awal bulan depan. Total BOP tahunan per kampung adalah Rp 20 juta,” ujar Gunadi saat ditemui wartawan, Senin (24/11/2025).
Rincian Penyaluran BOP 2025
- Triwulan I: Rp 5 juta
- Triwulan II: Rp 5 juta
- Triwulan III: Rp 5 juta
- Triwulan IV: Sudah dicairkan Rp 2,5 juta
- Sisa Triwulan IV: Rp 2,5 juta (akan dicairkan awal Desember)
Gunadi menjelaskan, BOP Kampung serta honor aparat kampung bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari 10% PAD, 10% Dana Bagi Hasil (DBH), 10% Transfer ke Daerah (TKD) serta sumber pendapatan lainnya. Ia mengakui keterlambatan realisasi beberapa pendapatan termasuk PAD dan DBH dari Pemerintah Provinsi Papua berdampak pada lambatnya pencairan ADD maupun BOP.
“Hingga saat ini beberapa sumber pendapatan seperti PAD dan DBH dari Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya terealisasi. Namun pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sisa pembayaran BOP Rp 2,5 juta tersebut pada awal Desember,” tegasnya.
Untuk Dukung Pemilihan Kepala Kampung Serentak
Gunadi menambahkan, sisa BOP Rp 2,5 juta yang segera dicairkan akan sangat membantu kampung dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Kampung Serentak pada 10 Desember 2025.
“Dana ini akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak,” ujarnya.
Dengan komitmen percepatan pencairan dana, pemerintah berharap proses pelayanan pemerintahan kampung dan agenda pemilihan kepala kampung dapat berjalan lancar.(un)
