JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Kehutanan, Bapperinda, dan Bappenda Provinsi Papua di ruang Banggar DPR Papua, Rabu (26/11/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Mukry M. Hamadi, didampingi Ketua Komisi II DPR Papua Yulianus Rumboisano, menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Papua.
Rapat tersebut digelar untuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, perdagangan karbon, dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor kehutanan.
Enam Rekomendasi Hasil Rapat Kerja
Komisi II DPR Papua bersama tiga OPD terkait menyepakati enam rekomendasi strategis sebagai berikut:
- Pemprov Papua diminta segera menyusun Perdasus terkait skema pengurangan emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan berbagai kebijakan lingkungan hidup.
- Provinsi Papua perlu membentuk perusahaan daerah yang berkompeten dan dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon (carbon trading).
- Pemprov diminta menghitung ulang dampak kebijakan perlindungan iklim, termasuk merumuskan kompensasi bagi masyarakat adat sebagai pihak yang menjaga hutan.
- Penyesuaian program yang diusulkan ke negara donor terkait emisi rumah kaca dengan perencanaan pembangunan daerah, serta pengaktualisasian pemanfaatan dana RBP REDD+ Output 2 sebesar USD 52,53 juta sesuai luasan wilayah Papua.
- Mengusulkan kepada Banggar dan Kementerian Keuangan agar pemanfaatan atau belanja pajak karbon Tahun 2026 dialokasikan untuk Papua guna mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup.
- Pembahasan lebih lanjut terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sektor ekonomi yang menjadi kewenangan OPD mitra Komisi II akan dilakukan dalam rapat kerja selanjutnya.
Papua sebagai Paru-Paru Dunia Harus Dapat Porsi Setara
Ketua Komisi II DPR Papua, Yulianus Rumboisano, menegaskan bahwa Papua memiliki peranan besar dalam menjaga kelestarian hutan tropis yang menghasilkan oksigen dan menahan emisi dunia.
“Papua adalah paru-paru dunia. Kami yang menjaga hutan harus mendapat porsi yang cukup. Jangan hanya daerah penghasil karbon yang mendapatkan hibah. Papua sebagai penghasil oksigen justru layak mendapat perhatian lebih besar,” tegas Rumboisano.
Ia menambahkan, rekomendasi ini akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI agar Papua memperoleh alokasi dana yang sesuai dengan kontribusinya dalam menjaga stabilitas iklim.
500 Kontainer Kayu Keluar Papua Setiap Bulan
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR Papua juga menyoroti potensi besar sektor kehutanan di Papua. Bappenda melaporkan bahwa sekitar 500 kontainer kayu dikirim ke luar Papua setiap bulan.
“Kami berharap potensi kayu ini dikelola dengan baik agar menjadi sumber pendapatan yang layak bagi Papua. Komisi II akan terus memperjuangkan optimalisasi seluruh potensi sektor kehutanan untuk meningkatkan PAD,” ujar Rumboisano.
Dengan rekomendasi ini, Komisi II DPR Papua menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola lingkungan, mendukung masyarakat adat, serta mendorong Papua mendapatkan porsi yang layak dalam perdagangan karbon dan pengelolaan hasil hutan. (bat)
