JAYAPURA, Papuaterkini.com — Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Putih Sari dalam rangka masa reses persidangan II tahun 2025–2026, Selasa (10/12/2025).
Kunjungan ini berfokus pada fungsi pengawasan Komisi IX terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Putih Sari menegaskan bahwa Papua memiliki karakteristik kewilayahan yang sangat menantang, mulai dari cakupan wilayah yang luas, topografi ekstrem, hingga keterbatasan akses antarwilayah.
Kondisi tersebut berimplikasi pada kualitas dan pemerataan pelayanan publik serta capaian indikator pembangunan manusia.
“Tingkat kemiskinan, derajat kesehatan masyarakat, ketersediaan tenaga kesehatan, perlindungan pekerja, dan kepesertaan jaminan sosial masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan wilayah lain,” ujar Putih Sari saat pertemuan di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua.
Bahas Kasus Ibu Hamil yang Meninggal, Komisi IX Minta Penjelasan Lengkap
Salah satu fokus utama kunjungan adalah menindaklanjuti kasus kematian Irene Sokoy, seorang pasien ibu hamil yang sempat menyita perhatian publik.
Pasien tersebut diduga tidak mendapatkan pelayanan optimal atau bahkan ditolak oleh fasilitas kesehatan.
Komisi IX meminta penjelasan komprehensif terkait kronologi kasus, tata kelola rujukan darurat, kepatuhan terhadap Undang-Undang Kesehatan, hingga regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kementerian Kesehatan diketahui telah mengirimkan tim investigasi dan akan melakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit serta sistem pelayanan kesehatan di Papua.
“Kami ingin memastikan langkah korektif yang telah dan akan dilakukan agar kasus serupa tidak terulang,” tegas Putih Sari.
Gubernur Fakhiri Komit Selaraskan Kebijakan Daerah dengan Program Nasional
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyambut baik kedatangan Komisi IX. Ia memaparkan kondisi terkini Papua serta arah pembangunan strategis yang telah mulai dijalankan sejak dirinya dilantik pada 8 Oktober 2025.
Menurut Gubernur, sejumlah titik prioritas pembangunan telah ditetapkan, termasuk pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menegaskan komitmennya menjalankan seluruh kebijakan Presiden, khususnya terkait percepatan pembangunan di Papua.
“Seluruh kebijakan daerah akan diselaraskan dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur Fakhiri.
Bahas Stunting, Hubungan Industrial, dan Perlindungan Pekerja
Selain isu kesehatan, diskusi juga meliputi penanganan stunting, pelaksanaan program JKN, tata kelola hubungan industrial, perlindungan pekerja migran, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal di Papua.
Gubernur Fakhiri menutup pertemuan dengan harapan agar Komisi IX dapat melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang berjualan di pasar.
“Kami berharap Komisi IX dapat menyapa masyarakat dan mendengar langsung masukan dari para pedagang di Jayapura dan sekitarnya,” katanya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi masukan penting bagi proses legislasi Komisi IX, khususnya terkait penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan dan kesehatan ke depan.(bat)
