JAKARTA, Papuaterkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran strategis Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dengan para gubernur serta bupati/wali kota se-Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut Mendagri, sinkronisasi program menjadi kunci utama percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini penting agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri dan saling tumpang tindih.
“Peran Komite Eksekutif ini adalah menyinkronkan dan mengharmoniskan program pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Ia menjelaskan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua tidak bersifat operasional dan tidak mengurangi kewenangan kepala daerah. Komite bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, serta melaporkan secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia terkait progres program pembangunan yang dijalankan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Bapak-bapak kepala daerah dapat memanfaatkan Komite ini untuk menyampaikan berbagai hal penting yang membutuhkan dukungan, terutama jika terdapat keterbatasan di daerah,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan para kepala daerah se-Papua pada Selasa (16/12/2025).
“Besok sore, sekitar pukul 15.00 WIB, Bapak Presiden akan memberikan arahan terkait langkah-langkah strategis percepatan pembangunan di Papua,” kata Mendagri.
Ia mengungkapkan, saat ini banyak program pembangunan di Papua dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Tanpa koordinasi yang kuat, program tersebut berpotensi tumpang tindih atau justru meninggalkan celah pembangunan di daerah tertentu.
“Program pusat dengan provinsi, maupun antarprovinsi dan kabupaten/kota harus sinkron, sehingga tidak overlapping dan tidak ada wilayah yang terabaikan. Inilah esensi percepatan pembangunan Papua,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden dalam mendorong pembangunan Papua. Menurutnya, percepatan pembangunan diarahkan pada penguatan di tingkat akar rumput, khususnya di kampung-kampung.
“Papua adalah masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia, sekaligus pintu gerbang kawasan Pasifik. Percepatan pembangunan masyarakat Papua adalah wujud nyata keadilan sosial,” tegas Velix.
Dalam pertemuan tersebut, Velix Wanggai didampingi sembilan anggota Komite Eksekutif, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale. (bat)
