JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D Fakhiri, SIK, SH, MH diwakili Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen secara resmi mengukuhkan Muhammad As’af, SST, Akt, MBA sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua. Pengukuhan berlangsung di Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Dok II Kota Jayapura, Selasa (16/12/2025).
Acara tersebut dihadiri Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Tevhi Zebua, Wakil Wali Kota Jayapura Ir Rustan Saru, MM, para inspektur se-Provinsi Papua, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakil Gubernur Papua atas pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Papua yang baru.
Ia menjelaskan, Muhammad As’af menggantikan Sapto Agung Riyadi yang kini menjabat sebagai Direktur Investigasi I BPKP pada Kedeputian Investigasi di Jakarta. Aryanto berharap Kepala Perwakilan BPKP Papua yang baru dapat diterima sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sehingga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat.
“Kami meyakini kebersamaan ini merupakan bukti komitmen bersama untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan,” ujarnya.
Aryanto juga memaparkan tantangan pengelolaan keuangan daerah di tengah tekanan ekonomi global dan berkurangnya dana transfer ke daerah. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah di Tanah Papua masih didominasi dana transfer dan dana Otonomi Khusus (Otsus), sehingga diperlukan strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat miskin.
Ia mengungkapkan, hingga Triwulan III Tahun 2025, Perwakilan BPKP Papua telah berkontribusi dalam penyelamatan keuangan negara sebesar Rp176,80 miliar, potensi penerimaan negara/daerah sebesar Rp10,74 miliar, serta efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp1,20 miliar.
Selain itu, BPKP juga menyoroti sejumlah isu strategis di Papua, antara lain pengelolaan dana Otsus, dana kampung, infrastruktur, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam sambutan Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D Fakhiri yang dibacakan Wakil Gubernur Aryoko AF Rumaropen, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan selamat bertugas kepada Muhammad As’af serta berharap BPKP semakin berperan aktif mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Di tengah upaya mewujudkan Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis, peran BPKP sangat strategis untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub.
Ia menambahkan, sinergi pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Papua Muhammad As’af menyatakan bahwa jabatan yang diembannya merupakan sebuah amanah besar. Ia menegaskan komitmen BPKP untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Papua.
“Kami akan mengawal agar pembangunan di Papua berjalan optimal dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Papua,” tegasnya.
Terkait masih adanya 10 pemerintah daerah di Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), As’af menyebut hal tersebut sebagai tantangan bersama yang akan dihadapi melalui koordinasi dan pendampingan intensif dengan pemerintah daerah setempat. (bat)
