JAKARTA, Papuaterkini.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam pertemuan strategis yang akan digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) pukul 15.00 WIB.
Pertemuan ini bertujuan memberikan arahan langsung Presiden terkait percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, agenda tersebut menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan terintegrasi di Tanah Papua. Arahan Presiden Prabowo nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua.
“Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” tegas Mendagri Tito Karnavian usai memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/12/2025).
Tito menjelaskan, rapat persiapan tersebut membahas aspek teknis dan substansi pertemuan dengan Presiden, termasuk upaya penyelarasan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi ini dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan di Papua berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa komite memiliki peran strategis sebagai jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan nyata pemerintah daerah di Tanah Papua.
Menurut Paulus, sesuai arahan Mendagri, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua tidak bersifat operasional. Fokus utama komite adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Komite ini berperan sebagai jembatan. Selama ini masih terdapat program-program yang belum sepenuhnya tersinkronisasi dan terharmonisasi. Di sinilah peran komite menjadi penting agar seluruh program pembangunan berjalan searah dan saling mendukung,” ujar Paulus.
Ia menambahkan, komite juga bertugas mempelajari secara komprehensif program-program kementerian dan lembaga, sekaligus memahami rencana serta harapan para kepala daerah di Tanah Papua. Dengan demikian, aspirasi daerah dan kebutuhan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kebijakan di tingkat nasional.
“Kita ingin pikiran dan harapan pemerintah daerah serta masyarakat Papua tersambung dengan program nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi ini harus terus tumbuh dan semakin kuat,” katanya.
Lebih lanjut, Paulus yang membidangi sektor perekonomian dan investasi menyoroti tantangan ekonomi Papua, khususnya keterbatasan pendapatan daerah. Ia menilai peningkatan investasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Oleh karena itu, mari kita jaga Tanah Papua dengan baik dan membangunnya bersama. Tugas kami di komite adalah menghubungkan para pihak agar Papua memperoleh modalitas dan peluang investasi, sehingga pembangunan dapat berjalan melalui investasi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (bat)
