JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh Papua, Laurenzus Kadepa, menilai arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para kepala daerah di Papua belum sepenuhnya menjawab substansi dan akar persoalan pembangunan di Tanah Papua.
Dalam pernyataannya, Laurenzus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dibukanya ruang dialog dengan kepala daerah Papua. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat menyadari masih adanya persoalan serius dalam pembangunan Papua.
“Pertama, saya mengapresiasi Presiden karena membuka ruang ini. Ini bukti bahwa masih ada masalah mendasar dalam pembangunan Papua,” ujar Laurenzus.
Namun demikian, ia menilai arahan Presiden terkait dana Otonomi Khusus (Otsus), dukungan program prioritas nasional, serta pengawasan penggunaan dana Otsus belum menyentuh substansi persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
Laurenzus menegaskan bahwa akar masalah Papua tidak hanya soal anggaran, investasi, atau pembangunan berbasis industri seperti sawit. Ia menilai seharusnya Presiden menggali langsung aspirasi dari daerah-daerah yang mengalami konflik bersenjata dan berdampak pada krisis kemanusiaan.
“Seharusnya Presiden bertanya kepada kepala daerah di wilayah konflik, apa aspirasi masyarakat sipil di sana untuk mencari solusi yang tepat. Tapi yang dibicarakan justru soal uang, investasi, dan Papua harus dibangun sawit,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dampak lingkungan dan kemanusiaan dari industri berbasis eksploitasi sumber daya alam. Laurenzus mencontohkan bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh yang telah menelan lebih dari seribu korban jiwa, yang menurutnya tidak terlepas dari dugaan aktivitas industri sawit, pembalakan liar, dan pertambangan.
Terkait arahan Presiden mengenai pengawasan penggunaan dana Otsus, Laurenzus menyatakan dukungannya. Namun ia mempertanyakan mekanisme pengawasan tersebut, mengingat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinilainya telah merasuki berbagai institusi negara.
“Saya dukung pengawasan dana Otsus, tapi siapa yang mengawasi? Sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah masuk ke institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal kultur dan sistem,” ujarnya.
Dari arahan tersebut, Laurenzus menyimpulkan bahwa cara pandang pemerintah pusat terhadap Papua belum banyak berubah dari masa ke masa. Menurutnya, pendekatan terhadap Papua masih belum fokus pada penyelesaian akar persoalan, kecuali pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ia berharap badan khusus bentukan Presiden yang dipimpin oleh Felix Wanggai dan jajaran, sebagai penghubung pusat dan daerah, dapat lebih mengedepankan aspirasi masyarakat akar rumput ke depan.
“Ke depannya harus lebih mendengar suara masyarakat, bukan hanya membahas anggaran yang ujung-ujungnya kembali berputar di birokrasi daerah yang sarat KKN,” pungkas Laurenzus.
Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga Papua agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
“Mari kita jaga Papua bersama,” tutupnya. (bat)
